Lihat Juga

• ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 33/PUU-XIII/2015 TENTANG PENCABUTAN PASAL 7 HURUF R UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015
  oleh: PRATAMA, M. HARDIANTO, et al.
  Terbitan: (2016)
• POLITIK DINASTI DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN PUTUSAN MK NOMOR 33/PUU-XIII/2015
  oleh: HANDAYANI, NOVIA, et al.
  Terbitan: (2019)
• ANALISISYURIDIS ATAS SEMA NOMOR 7 TAHUN 2014 YANG MENGENYAMPINGKAN PUTUSAN MK 34/PUU-XI/2013 PASAL 268 AYAT (3) KUHAP
  oleh: YANSYAH, DEBI, et al.
  Terbitan: (2018)
• PERSETUJUAN TERTULIS PRESIDEN DITINJAU DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16/PUU-XVI/2018 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NO.17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD, dan DPRD
  oleh: SAMUEL DIMAS AGUNG PRATAMA, 031511133096
  Terbitan: (2019)
• ANALISIS TERHADAP PASAL 122 HURUF L UNDANG–UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG–UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SETELAH KELUARNYA PUTUSAN MK NOMOR 16/PUU-XVI/2018
  oleh: WATI, EMAH, et al.
  Terbitan: (2018)