ctrlnum 4472
fullrecord <?xml version="1.0"?> <dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><relation>http://repository.unsri.ac.id/4472/</relation><title>DASAR PERTIMBANGAN MAHKAMAH KONTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 53/PUU-XV/2017 TENTANG PENGUJIAN UU NO.7 TAHUN 2017 PASAL 173 AYAT (1) DAN (3) (TENTANG VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU)</title><creator>INDRAWAN, FERY</creator><creator>Zulhidayat, Zulhidayat</creator><creator>Putri, Vegitya R.</creator><subject>K3154-3370 Constitutional law</subject><description>Skripsi yang berjudul Dasar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang Pengujian UU No.7 tahun 2017 pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) (Tentang Verifikasi Partai Politik peserta Pemilu), yang bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 dalam pengujian pasal 173 ayat (1) dan (3) yang digugat oleh partai Idaman sebagai Pemohon. Dalam hal ini penulis menggunakan metode normatif untuk menjawab permasalahan dasar-dasar apa saja yang menjadi acuan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan judicial review GugatanNomor 53/PUU-XV/2017 tentang pengujian Pasal 173 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Serta melihat pasal 173 ayat (1) dan (3) UU pemilihan umum kedepannya dapat Menimbulkan kerugian konstitusioanal bagi partai Politik baru peserta Pemilihan Umum. Dari hasil analisis penulis yang menjadi dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi adalah pada Pasal 173 ayat (1) dan (3) terjadinya kerugian konstitusional karena perbedaan verifikasi partai politik lama dan baru, karena dalan pasal 173 ayat (1) dan (3) tidak mewajibkan partai politik lama melakukan verifikasi factual ulang karna sudah dinyatakan lulus sedangkan, partai politik baru wajib melakukan verifikasi factual sehingga tidak terjadinya fair play dalam pemilu yang merupakan bagian penting dari demokrasi. Sehingga partai politik baru mengalami kerugian karena tidak diperlakukan adil, karena partai politik merupakan wadah aspirasi rakyat dan dibentuknya partai politik baru tidak lepas dari kekecewaan terhadap pemerintah. Agar terjadinya keadilan seluruh partai politik peserta wajib melakukan verifikasi factual agar tidak terjadi tindakan diskriminatif sehingga terciptanya persamaan kedudukan,karena Negara Indonesia Menentang adanya Tindakan diskriminatif sehingga terciptanya persamaan kedudukan, karena Negara Indonesia menentang adanya tindakan diskriminatif yang dialami warga negarannya.</description><date>2018-07-26</date><type>Thesis:Thesis</type><type>PeerReview:NonPeerReviewed</type><type>Book:Book</type><language>ind</language><rights>cc_public_domain</rights><identifier>http://repository.unsri.ac.id/4472/1/RAMA_74201_0201138320085_%20005037707_%200027068303_01_front_ref.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>ind</language><rights>cc_public_domain</rights><identifier>http://repository.unsri.ac.id/4472/2/RAMA_74201_0201138320085_%20005037707_%200027068303_02.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>ind</language><rights>cc_public_domain</rights><identifier>http://repository.unsri.ac.id/4472/3/RAMA_74201_0201138320085_%20005037707_%200027068303_03.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>ind</language><identifier>http://repository.unsri.ac.id/4472/4/RAMA_74201_0201138320085_%20005037707_%200027068303_04.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>ind</language><rights>cc_public_domain</rights><identifier>http://repository.unsri.ac.id/4472/5/RAMA_74201_0201138320085_%20005037707_%200027068303_05.ref.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>ind</language><rights>cc_public_domain</rights><identifier>http://repository.unsri.ac.id/4472/6/RAMA_74201_0201138320085_%20005037707_%200027068303_06.lamp.pdf</identifier><identifier> INDRAWAN, FERY and Zulhidayat, Zulhidayat and Putri, Vegitya R. (2018) DASAR PERTIMBANGAN MAHKAMAH KONTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 53/PUU-XV/2017 TENTANG PENGUJIAN UU NO.7 TAHUN 2017 PASAL 173 AYAT (1) DAN (3) (TENTANG VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU). Undergraduate thesis, Sriwijaya University. </identifier><recordID>4472</recordID></dc>
language ind
format Thesis:Thesis
Thesis
PeerReview:NonPeerReviewed
PeerReview
Book:Book
Book
author INDRAWAN, FERY
Zulhidayat, Zulhidayat
Putri, Vegitya R.
title DASAR PERTIMBANGAN MAHKAMAH KONTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 53/PUU-XV/2017 TENTANG PENGUJIAN UU NO.7 TAHUN 2017 PASAL 173 AYAT (1) DAN (3) (TENTANG VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU)
publishDate 2018
isbn 0201138320085
topic K3154-3370 Constitutional law
url http://repository.unsri.ac.id/4472/1/RAMA_74201_0201138320085_%20005037707_%200027068303_01_front_ref.pdf
http://repository.unsri.ac.id/4472/2/RAMA_74201_0201138320085_%20005037707_%200027068303_02.pdf
http://repository.unsri.ac.id/4472/3/RAMA_74201_0201138320085_%20005037707_%200027068303_03.pdf
http://repository.unsri.ac.id/4472/4/RAMA_74201_0201138320085_%20005037707_%200027068303_04.pdf
http://repository.unsri.ac.id/4472/5/RAMA_74201_0201138320085_%20005037707_%200027068303_05.ref.pdf
http://repository.unsri.ac.id/4472/6/RAMA_74201_0201138320085_%20005037707_%200027068303_06.lamp.pdf
http://repository.unsri.ac.id/4472/
contents Skripsi yang berjudul Dasar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang Pengujian UU No.7 tahun 2017 pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) (Tentang Verifikasi Partai Politik peserta Pemilu), yang bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 dalam pengujian pasal 173 ayat (1) dan (3) yang digugat oleh partai Idaman sebagai Pemohon. Dalam hal ini penulis menggunakan metode normatif untuk menjawab permasalahan dasar-dasar apa saja yang menjadi acuan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan judicial review GugatanNomor 53/PUU-XV/2017 tentang pengujian Pasal 173 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Serta melihat pasal 173 ayat (1) dan (3) UU pemilihan umum kedepannya dapat Menimbulkan kerugian konstitusioanal bagi partai Politik baru peserta Pemilihan Umum. Dari hasil analisis penulis yang menjadi dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi adalah pada Pasal 173 ayat (1) dan (3) terjadinya kerugian konstitusional karena perbedaan verifikasi partai politik lama dan baru, karena dalan pasal 173 ayat (1) dan (3) tidak mewajibkan partai politik lama melakukan verifikasi factual ulang karna sudah dinyatakan lulus sedangkan, partai politik baru wajib melakukan verifikasi factual sehingga tidak terjadinya fair play dalam pemilu yang merupakan bagian penting dari demokrasi. Sehingga partai politik baru mengalami kerugian karena tidak diperlakukan adil, karena partai politik merupakan wadah aspirasi rakyat dan dibentuknya partai politik baru tidak lepas dari kekecewaan terhadap pemerintah. Agar terjadinya keadilan seluruh partai politik peserta wajib melakukan verifikasi factual agar tidak terjadi tindakan diskriminatif sehingga terciptanya persamaan kedudukan,karena Negara Indonesia Menentang adanya Tindakan diskriminatif sehingga terciptanya persamaan kedudukan, karena Negara Indonesia menentang adanya tindakan diskriminatif yang dialami warga negarannya.
id IOS8119.4472
institution Universitas Sriwijaya
institution_id 177
institution_type library:university
library
library UPT Perpustakaan Universitas Sriwijaya
library_id 1098
collection Sriwijaya University Institutional Repository
repository_id 8119
city OGAN ILIR
province SUMATERA SELATAN
shared_to_ipusnas_str 1
repoId IOS8119
first_indexed 2020-03-23T07:55:41Z
last_indexed 2020-03-23T07:55:41Z
recordtype dc
_version_ 1674860791589765120
score 17.538404