Lihat Juga

• TINJAUAN YURIDIS TENTANG TUGAS DAN KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SETELAH AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945
  oleh: JAYADI, INDAR
  Terbitan: (2010)
• Implikasi Peralihan Kewenangan Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
  oleh: Selviana Teras Widy Rahayu, .
  Terbitan: (2017)
• Peran Camat Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Desa Tentang Pengelolaan Keuangan Dan Pendayagunaan Aset Desa Yang Mandiri Dan Berwibawa Sesuai Undang-Undang Ri Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Studi Pada Kantor Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor)
  oleh: Ahmad Nurhakim, .
  Terbitan: (2016)
• Pertanggungjawaban Kepala Daerah Sebagai Pelaksana Apbd Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007
  oleh: Budiman Muhammad, .
  Terbitan: (2016)
• Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pembakaran Hutan Oleh Masyarakat Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus di Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo
  oleh: Sinambela, Dandi
  Terbitan: (2022)