Lihat Juga

• IMPLIKASI KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA SETELAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945
  oleh: Virgi Caksono, 1112011370
  Terbitan: (2016)
• TUGAS DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DAN KELURAHAN (SUATU TINJAUAN KOMPARATIP DARI PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004)
  oleh: JAYADI, AHMAD
  Terbitan: (2010)
• KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA MENURUT UNDANG UNDANG DASAR NEGARA RI TAHUN 1945
  oleh: JAFAR, AULIA
  Terbitan: (2015)
• Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  oleh: Efendi, Febri Mahfud, et al.
  Terbitan: (2016)
• Kewenangan dewan perwakilan rakyat daerah dalam mengawasi pelaksanaan otonomi daerah menurut ketentuan pasal 249 ayat 2 undang – undang no.17 tahun 2014 tentang majelis permusyawaratan rakyat,dewan perwakilan rakyat,dewan perwakilan daerah,dan dewan perwakilan rakyat daerah ( studipada kantor dprd kota tangerang selatan )
  oleh: Endang Prastini, .
  Terbitan: (2016)