Lihat Juga

• Pertentangan Norma Pasal 40 Undang —Undang Nomor 30 Tahun 2002 Dengan Pasal 140 Ayat (2) Undang — Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Terkait Surat Perintah Penghentian Penyidikkan (Sp3) Ditinjau Dari Aspek Keadilan Korektif Bagi Tersangka Korupsi
  oleh: Hutami, lka Putri
  Terbitan: (2018)
• Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Kesalahan Administrasi Yang Berindikasi Korupsi Sebagai Alasan Penghapus Pidana (Analisis Yuridis Pasal 20 Ayat (4) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Pasal 4 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)
  oleh: Suyitno, Ria Galang Islamiati
  Terbitan: (2019)
• Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  oleh: KPK REPUBLIK INDONESIA
  Terbitan: (2003)
• PENERAPAN PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN PASAL 30 jo PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI DALAM PENETAPAN TERSANGKA
  oleh: Octavia, Dita
  Terbitan: (2018)
• Implementasi Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Di Desa Giricahyo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunungki
  oleh: Hanafi, NurMuhammad
  Terbitan: (2017)