Lihat Juga

• Pertentangan Norma Pasal 40 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan Pasal 140 Ayat (2) Undang – Undang Nom0r 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Terkait Surat Perintah Penghentian Penyidikkan (Sp3) Ditinjau Dari Aspek Korektif Bagi Tersangka Korupsi
  oleh: Hutami, Ika Putri
  Terbitan: (2018)
• PENERAPAN PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN PASAL 30 jo PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI DALAM PENETAPAN TERSANGKA
  oleh: Octavia, Dita
  Terbitan: (2018)
• Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Kesalahan Administrasi Yang Berindikasi Korupsi Sebagai Alasan Penghapus Pidana (Analisis Yuridis Pasal 20 Ayat (4) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Pasal 4 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)
  oleh: Suyitno, Ria Galang Islamiati
  Terbitan: (2019)
• PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGGUNAKAN PASAL 45A AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK PADA PUTUSAN NOMOR 184/PID.SUS/2017/PN Yyk
  oleh: Aprizzaldi, Rifyal Doddy
  Terbitan: (2018)
• Makna Kepentingan Nasional Terkait Penggunaan Ciptaan Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta Oleh Pemerintah Dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
  oleh: Qorni, Uwais Deffa I
  Terbitan: (2018)