Lihat Juga

• DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT DENGAN MENGESAMPINGKAN KETENTUAN PASAL 8 AYAT (5) UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
  oleh: Adilah, Sabrina Zayyan
  Terbitan: (2019)
• Tinjauan Yuridis Perbedaan Penafsiran Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU Dalam Putusan Permohonan Pailit Dan PKPU Terhadap BUMN ( Studi Kasus PT. Merpati Nusantara Airlines )
  oleh: Pangeran, Farits Putra
  Terbitan: (2018)
• Independensi Kurator Dalam Menjalankan Tugas Dan Wewenangnya Berdasarkan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
  oleh: Natalia, Joice, et al.
  Terbitan: (2017)
• Batasan Perbuatan Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Yang Termasuk Perbuatan Melawan Hukum (Analisa Pasal 36 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU)
  oleh: Nattasya, Sheena
  Terbitan: (2018)
• UU RI No.37 Th 2004& PP RI 2006 TTG Kepailitan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
  Terbitan: (2008)