Lihat Juga

• DASAR PERTIMBANGAN MAHKAMAH KONTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 53/PUU-XV/2017 TENTANG PENGUJIAN UU NO.7 TAHUN 2017 PASAL 173 AYAT (1) DAN (3) (TENTANG VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU)
  oleh: INDRAWAN, FERY, et al.
  Terbitan: (2018)
• POLITIK DINASTI DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN PUTUSAN MK NOMOR 33/PUU-XIII/2015
  oleh: HANDAYANI, NOVIA, et al.
  Terbitan: (2019)
• ANALISIS TERHADAP PASAL 122 HURUF L UNDANG–UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG–UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SETELAH KELUARNYA PUTUSAN MK NOMOR 16/PUU-XVI/2018
  oleh: WATI, EMAH, et al.
  Terbitan: (2018)
• ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 33/PUU-XIII/2015 TENTANG PENCABUTAN PASAL 7 HURUF R UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015
  oleh: PRATAMA, M. HARDIANTO, et al.
  Terbitan: (2016)
• PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG JAMINAN KEBENDAAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XI/2013
  oleh: BINTANG AULIA HUTAMA, 031614253029
  Terbitan: (2018)