Lihat Juga

• KAJIAN HUKUM TENTANG NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DI INDONESIA
  oleh: SETIAWAN, ARGA BAYU, et al.
  Terbitan: (2019)
• ANALISIS TERHADAP PASAL 122 HURUF L UNDANG–UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG–UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SETELAH KELUARNYA PUTUSAN MK NOMOR 16/PUU-XVI/2018
  oleh: WATI, EMAH, et al.
  Terbitan: (2018)
• PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI PROVINSI SUMATERA SELATAN
  oleh: ALVAYEDO, MUHAMMAD BRILLYAN, et al.
  Terbitan: (2019)
• SINKRONISASI ANTARA UNDANG-UNDANG RATIFIKASI HAK SIPIL DAN POLITIK DENGAN UNDANG-UNDANG MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI LEGAL STANDING WARGA NEGARA ASING DALAM PERMOHONAN CONSTITUSIONAL REVIEW
  oleh: NOVIYANTI, RIZKI, et al.
  Terbitan: (2018)
• POLITIK DINASTI DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN PUTUSAN MK NOMOR 33/PUU-XIII/2015
  oleh: HANDAYANI, NOVIA, et al.
  Terbitan: (2019)