Lihat Juga

• ANALISIS TERHADAP PASAL 122 HURUF L UNDANG–UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG–UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SETELAH KELUARNYA PUTUSAN MK NOMOR 16/PUU-XVI/2018
  oleh: WATI, EMAH, et al.
  Terbitan: (2018)
• Penegakan Pasal 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota
  oleh: Hermawan, Ferliyansah Adi
  Terbitan: (2015)
• KAJIAN HUKUM TENTANG NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DI INDONESIA
  oleh: SETIAWAN, ARGA BAYU, et al.
  Terbitan: (2019)
• TINJAUAN YURIDIS CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANGTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR BUPATI DAN WALIKOTA
  oleh: Lagonda, Valensya
  Terbitan: (2020)
• IMPLEMENTASI PASAL 65 DAN 66 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 MENGENAI METODE KAMPANYE PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH
  oleh: ADDY, MUHAMMAD WAFI AS’, et al.
  Terbitan: (2018)