PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BERDASARKAN PASAL 77 UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PEMILIHAN UMUM (STUDY DI KOTA PEKANBARU)
Main Author: | Syahrul Aman, |
---|---|
Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
Bahasa: | eng |
Terbitan: |
, 2013
|
Subjects: | |
Online Access: |
http://repository.uin-suska.ac.id/9995/1/2013_2013327EI.pdf http://repository.uin-suska.ac.id/9995/ |
Daftar Isi:
- Panitiapengawaspemilihan Kota Pekanbarudalammengawasijalannyapemilihancalonlegeslatiftidaklahsemudahapa yang dikatakan, banyakterjadipelanggaran yang dilakukanolehberbagaipihak di lapangan, namunsetiapadapelanggaran yang terjadisudahpastimenjaditugasdaripanwasludalammenyelesaikanpelangaranterseb ut.Setelahlaporanpelanggaranditerima, makapanwaslumengadakanpenyidikanterhadaplaporantersebutdanapabilaterbukti makapihakpanwasluakanmelaporkankepadapihak yang berwajibuntukdiproses agar dapatdiberikansanksihukum yang patutdansesuaidenganaturan yang berlaku. Berdasarkanhaltersebut, makapenulismerumuskanmasalahyaitubagaimanapelaksanaantugasdanwewenang PanwasludalammengawasipemilupadabakalcalonlegislatifberdasarkanPasal 77 Undang-UndangNomor 15 Tahun 2011 di Kota Pekanbaru, sertaapahambatandankendala yang dihadapiolehPanwasludalampelaksanaanpengawasanpemilihanlegislatifberdasarka nPasal 77 Undang-UndangNomor 15 Tahun 2011 di Kota Pekanbaru. JenispenelitianiniadalahtergolongkepadaField Research.Sedangkansifatpenelitianadalahbersifatdeskriptif.Maksuddarideskriptifia lahpenelitian yang dimaksudkanuntukmemberikan data yang setelitimungkindandalamhalinitentunyamemberikangambarantentangtugasdanwe wenangpanitiapengawaspemilihandalampelaksanaanpemilihanlegislatif di Kota Pakanbaru. Dari hasilpenelitiandapatdiketahui, bahwapelaksanaantugasdanwewenangPanwaslu Kota Pekanbarudalampemilulegislatif yang akandilaksanakanTahun 2014 telahberjalandimulaidaripemantauandanpengawasanterhadappemutakhiran data pemilih, persyaratandantatacarapencalonan, serta proses penetapancalonanggota DPRD Kota Pekanbaru. Dalammelaksanakantugasdanwewenangnyapanwaslu Kota Pekanbarutelahbekerjasesuaidenganketentuan yang berlaku.Ada beberapatemuandanlaporandarimasyarakat yang berhubungandenganpersyaratanpencalonananggota DPRD tetapisifatnyahanyaadministrasidantidaksampaikepadapelanggaranpidana, sehinggahanyaperbaikansajaterhadapkekuranganadministrasi yang diperlukanolehbakalcalonanggota DPRD. Hambatanataukendala yang dihadapiolehanggotaPanwaslu Kota Pekanbarudalammelaksanakantugasnyaantaralain, adalahmengenaisulitnyauntukmenertibkanbaliho, stikerdangambar yang telahdipasangolehparacaleg di sepanjangjalan di Kota Pekanbaru, sedangkanwaktukampanyebaruakandilaksanakanbeberapabulankedepan. Kemudianjugamasalahkekuranganbiayaatauanggaran yang diperuntukkanbagiPanwaslu, pemerintahkotaseringterlambatdalammelakukanpencairananggaran, dengandemikianpelaksanaanpengawasansampaiketingkatkecamatanmengalamike ndala,