ctrlnum 2601
fullrecord <?xml version="1.0"?> <dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><relation>http://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/2601/</relation><title>Tinjuan Yuridis Terhadap penambangan Emas Secara Ilegal Di Kota Bogor Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambahan Mineral Dan Batubara JUNCTO Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Perda Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Usaha Penambangan Umum</title><creator>Setiawan, Aditya Felix</creator><subject>343_Military, Tax, Trade &amp; Industrial Law.</subject><description>Kegiatan penambangan emas ilegal di Gunung Pongkor Kabupaten Bogor yang dilakukan oleh para penambang emas liar secara jelas melakukan tindakan pidana yang berdampak kerugian secara materil, Penerapan hukuman terhadap para pelaku penambangan emas ilegal yang dilakukan di Gunung Pongkor Kabupaten Bogor ini dapat dikenakan pidana sebagaimana tertuang pada ketentuan pidana Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Selain itu banyak faktor-faktor yang menghambat untuk menerapkan sanksi pidana terhadap para pelaku penambang liar,hal ini dikarenakan kurang adanya kesadaran hukum pada masyarakatnya itu sendiri, adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang membuat penerapan sanksi pidana terhadap para perlaku penambang emas liar sangat sulit diterapkan dan juga kurangnya koordinasi para pihak yang terkait. Permasalahan yang diangkat oleh penulis penerapan tentang penerapan sanksi dan faktor-faktor yang menghambat dalam penerapan sanksi terhadap penambang emas liar menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dikaitkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Usaha Penambangan Umum. Penelitian ini, dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran sejelas mungkin mengenai fakta-fakta yang ada, baik berupa data sekunder bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturang Daerah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Usaha Penambangan Umum, data sekunder bahan hukum sekunder berupa doktrin, pendapat hukum ahli, dan hasil karya dari kalangan hukum serta bahan hukum tersier berupa data yang didapat dari artikel dan internet yang berkaitan dengan penelitian. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normative, yaitu suatu metode di mana hukum dikonsepsikan sebgai norma, kaidah, asas atau dogma.&#xD; Berdasarkan analisis terhadap data yang diperoleh disimpulkan bahwa hal utama agar penerapan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Perda Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Usaha Penambangan Umum ini dapat diterapkan secara efektif harus adanya kesadaran hukum pada masyarakat itu sendiri, serta adanya tindakan koperatif dari pihak kepolisian, dinas pertambangan dan masyarakat sehingga terjalin kerja sama dan saling menjaga agar tidak ada masyarakat yang melakukan tindakan penambangan emas ilegal.</description><date>2017-08-06</date><type>Thesis:Thesis</type><type>PeerReview:NonPeerReviewed</type><type>Other:Other</type><language>eng</language><identifier>http://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/2601/3/Kata%20Pengantar%20_%20Aditya%20Felix%20Setiawan%20_%203161009.docx.PDF</identifier><type>Other:Other</type><language>eng</language><identifier>http://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/2601/4/Daftar%20Isi%20_%20Aditya%20Felix%20Setiawan%20_%203161009.docx.PDF</identifier><type>Other:Other</type><language>eng</language><identifier>http://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/2601/5/BAB%20I%20_%20Aditya%20Felix%20Setiawan%20_%203161009.docx.PDF</identifier><type>Other:Other</type><language>eng</language><identifier>http://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/2601/6/BAB%20II%20_%20Aditya%20Felix%20Setiawan%20_%203161009.docx.PDF</identifier><type>Other:Other</type><language>eng</language><identifier>http://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/2601/7/BAB%20III%20_%20Aditya%20Felix%20Setiawan%20_%203161009.docx.PDF</identifier><type>Other:Other</type><language>eng</language><identifier>http://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/2601/8/BAB%20IV%20_%20Aditya%20Felix%20Setiawan%20_%203161009.docx.PDF</identifier><type>Other:Other</type><language>eng</language><identifier>http://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/2601/9/BAB%20V%20_%20Aditya%20Felix%20Setiawan%20_%203161009.docx.PDF</identifier><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/2601/10/Daftar%20Pustaka%20_%20Aditya%20Felix%20Setiawan%20_%203161009.docx.docx</identifier><identifier> Setiawan, Aditya Felix (2017) Tinjuan Yuridis Terhadap penambangan Emas Secara Ilegal Di Kota Bogor Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambahan Mineral Dan Batubara JUNCTO Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Perda Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Usaha Penambangan Umum. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia. </identifier><relation>https://elibrary.unikom.ac.id</relation><recordID>2601</recordID></dc>
language eng
format Thesis:Thesis
Thesis
PeerReview:NonPeerReviewed
PeerReview
Other:Other
Other
Book:Book
Book
Journal:eArticle
Journal
author Setiawan, Aditya Felix
title Tinjuan Yuridis Terhadap penambangan Emas Secara Ilegal Di Kota Bogor Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambahan Mineral Dan Batubara JUNCTO Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Perda Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Usaha Penambangan Umum
publishDate 2017
topic 343_Military
Tax
Trade & Industrial Law
url http://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/2601/3/Kata%20Pengantar%20_%20Aditya%20Felix%20Setiawan%20_%203161009.docx.PDF
http://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/2601/4/Daftar%20Isi%20_%20Aditya%20Felix%20Setiawan%20_%203161009.docx.PDF
http://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/2601/5/BAB%20I%20_%20Aditya%20Felix%20Setiawan%20_%203161009.docx.PDF
http://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/2601/6/BAB%20II%20_%20Aditya%20Felix%20Setiawan%20_%203161009.docx.PDF
http://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/2601/7/BAB%20III%20_%20Aditya%20Felix%20Setiawan%20_%203161009.docx.PDF
http://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/2601/8/BAB%20IV%20_%20Aditya%20Felix%20Setiawan%20_%203161009.docx.PDF
http://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/2601/9/BAB%20V%20_%20Aditya%20Felix%20Setiawan%20_%203161009.docx.PDF
http://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/2601/10/Daftar%20Pustaka%20_%20Aditya%20Felix%20Setiawan%20_%203161009.docx.docx
http://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/2601/
https://elibrary.unikom.ac.id
contents Kegiatan penambangan emas ilegal di Gunung Pongkor Kabupaten Bogor yang dilakukan oleh para penambang emas liar secara jelas melakukan tindakan pidana yang berdampak kerugian secara materil, Penerapan hukuman terhadap para pelaku penambangan emas ilegal yang dilakukan di Gunung Pongkor Kabupaten Bogor ini dapat dikenakan pidana sebagaimana tertuang pada ketentuan pidana Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Selain itu banyak faktor-faktor yang menghambat untuk menerapkan sanksi pidana terhadap para pelaku penambang liar,hal ini dikarenakan kurang adanya kesadaran hukum pada masyarakatnya itu sendiri, adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang membuat penerapan sanksi pidana terhadap para perlaku penambang emas liar sangat sulit diterapkan dan juga kurangnya koordinasi para pihak yang terkait. Permasalahan yang diangkat oleh penulis penerapan tentang penerapan sanksi dan faktor-faktor yang menghambat dalam penerapan sanksi terhadap penambang emas liar menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dikaitkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Usaha Penambangan Umum. Penelitian ini, dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran sejelas mungkin mengenai fakta-fakta yang ada, baik berupa data sekunder bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturang Daerah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Usaha Penambangan Umum, data sekunder bahan hukum sekunder berupa doktrin, pendapat hukum ahli, dan hasil karya dari kalangan hukum serta bahan hukum tersier berupa data yang didapat dari artikel dan internet yang berkaitan dengan penelitian. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normative, yaitu suatu metode di mana hukum dikonsepsikan sebgai norma, kaidah, asas atau dogma. Berdasarkan analisis terhadap data yang diperoleh disimpulkan bahwa hal utama agar penerapan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Perda Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Usaha Penambangan Umum ini dapat diterapkan secara efektif harus adanya kesadaran hukum pada masyarakat itu sendiri, serta adanya tindakan koperatif dari pihak kepolisian, dinas pertambangan dan masyarakat sehingga terjalin kerja sama dan saling menjaga agar tidak ada masyarakat yang melakukan tindakan penambangan emas ilegal.
id IOS7445.2601
institution Universitas Komputer Indonesia
institution_id 294
institution_type library:university
library
library Perpustakaan UNIKOM
library_id 268
collection Koleksi Digital Perpustakaan UNIKOM
repository_id 7445
subject_area Technology, Applied Sciences/Teknologi, Ilmu Terapan
Philosophy and Theory of Social Science/Filsafat dan Teori Ilmu-ilmu Sosial
Philosophy and Theory of Literatures/Filsafat dan Teori Kesusastraan
Art Apreciation/Apresiasi Seni
city BANDUNG
province JAWA BARAT
shared_to_ipusnas_str 1
repoId IOS7445
first_indexed 2020-09-27T23:17:44Z
last_indexed 2020-09-27T23:17:44Z
recordtype dc
_version_ 1686538296326356992
score 17.538404