Lihat Juga

• KEDUDUKAN OTONOMI DESA DALAM OTONOMI DAERAH KABUPATEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DAN UNDANG�UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
  oleh: ASLAN, ASLAN, et al.
  Terbitan: (2020)
• KEKUATAN HUKUM MEMAKSA REKOMENDASI KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PRAKTIK PENGELOLAAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMERINTAHAN DI PROVINSI BENGKULU
  oleh: GUSNADI, DONI, et al.
  Terbitan: (2018)
• KEWENANGAN INSPEKTORAT PROVINSI BENGKULU DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI BENGKULU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
  oleh: HARYANTO, DODY, et al.
  Terbitan: (2018)
• PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
  oleh: HAQRI, RAMARIO, et al.
  Terbitan: (2020)
• PELAYANAN KESEHATAN BAGI PASIEN BPJS DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.M.YUNUS BENGKULU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
  oleh: AGUSTINA, MITA, et al.
  Terbitan: (2018)