Lihat Juga

• KEWENANGAN KANTOR PERTANAHAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LAHAN PERKEBUNAN ANTARA PT AGRI ANDALAS DENGAN WARGA DESA RAWA INDAH KABUPATEN SELUMA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN
  oleh: MEDLI. S, MEDLI. S, et al.
  Terbitan: (2020)
• PENYELESAIAN SENGKETA DAN KONFLIK PERTANAHAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN
  oleh: Lengkong, Feibe Youla
  Terbitan: (2020)
• PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018 DI KABUPATEN KEPAHIANG
  oleh: FAJAR KRISMIATRI, RIZKI, et al.
  Terbitan: (2020)
• PELAKSANAAN PENINGKATAN STATUS HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 1998 TENTANG PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH UNTUK RUMAH TINGGAL DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU
  oleh: ARKAN PUTERA INDRAJAYA, RIZKIKA, et al.
  Terbitan: (2020)
• TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS TANAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN
  oleh: Mengga, Maria Tamoraba
  Terbitan: (2020)