Lihat Juga

• KEKUATAN HUKUM MEMAKSA REKOMENDASI KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PRAKTIK PENGELOLAAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMERINTAHAN DI PROVINSI BENGKULU
  oleh: GUSNADI, DONI, et al.
  Terbitan: (2018)
• PELAKSANAAN HAK LINTAS DAMAI OLEH KAPAL ASING DI PERAIRAN KEPULAUAN INDONESIA BERDASARKAN UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (UNCLOS) 1982 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1996 TENTANG PERAIRAN INDONESIA (TINJAUAN KASUS KAPAL CALEDONIAN SKY 2017)
  oleh: Maisella, Meysi, et al.
  Terbitan: (2020)
• PELAYANAN KESEHATAN BAGI PASIEN BPJS DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.M.YUNUS BENGKULU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
  oleh: AGUSTINA, MITA, et al.
  Terbitan: (2018)
• PELAYANAN KESEHATAN BAGI PASIEN BPJS DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.M.YUNUS BENGKULU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
  oleh: AGUSTINA, MITA, et al.
  Terbitan: (2018)
• PENGELOLAAN TAMBANG GALIAN BATUAN DI KABUPATEN KEPAHIANG PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
  oleh: ZAIMIN PUTRA, NUGRAHA, et al.
  Terbitan: (2020)