Tampilan Petugas: STUDI KOMPARATIF PENERAPAN ASAS POLIGAMI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Dan Kompilasi Hukum Islam)

STUDI KOMPARATIF PENERAPAN ASAS POLIGAMI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Dan Kompilasi Hukum Islam)

Main Author:	K H A I R A N I, K H A I R A N I
Format:	Thesis NonPeerReviewed Book
Bahasa:	eng
Terbitan:	, 2015
Subjects:	K Law (General)
Online Access:	http://eprints.unram.ac.id/9518/1/jurnal%20%20K%20H%20A%20I%20R%20A%20N%20I.pdf http://eprints.unram.ac.id/9518/

ctrlnum	9518
fullrecord	<?xml version="1.0"?> <dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><relation>http://eprints.unram.ac.id/9518/</relation><title>STUDI KOMPARATIF PENERAPAN ASAS POLIGAMI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Dan Kompilasi Hukum Islam)</title><creator>K H A I R A N I, K H A I R A N I</creator><subject>K Law (General)</subject><description>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas poligami bagi Pegawai Negeri Sipil dan bagaimana prosedur Pegawai Negeri Sipil yang akan beristri lebih dari seorang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan berpoligami wajib memperoleh surat keterangan terlebih dahulu dari Pejabat untuk memeperoleh surat keterangan tersebut harus meminta surat keterangan secara tertulis sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Setelah memperoleh surat izin tertulis tersebut, kemudian barulah mengajukan gugatan ke Pengadilan setempat. Namun mengenai Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaporkan adanya gugatan poligami bahkan sampai pada proses poligami berakhir. Hukuman yang diberikan adalah Hukuman Disiplin yang diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS .</description><date>2015</date><type>Thesis:Thesis</type><type>PeerReview:NonPeerReviewed</type><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://eprints.unram.ac.id/9518/1/jurnal%20%20K%20H%20A%20I%20R%20A%20N%20I.pdf</identifier><identifier> K H A I R A N I, K H A I R A N I (2015) STUDI KOMPARATIF PENERAPAN ASAS POLIGAMI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Dan Kompilasi Hukum Islam). S1 thesis, Universitas Mataram. </identifier><recordID>9518</recordID></dc>
language	eng
format	Thesis:Thesis Thesis PeerReview:NonPeerReviewed PeerReview Book:Book Book
author	K H A I R A N I, K H A I R A N I
title	STUDI KOMPARATIF PENERAPAN ASAS POLIGAMI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Dan Kompilasi Hukum Islam)
publishDate	2015
topic	K Law (General)
url	http://eprints.unram.ac.id/9518/1/jurnal%20%20K%20H%20A%20I%20R%20A%20N%20I.pdf http://eprints.unram.ac.id/9518/
contents	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas poligami bagi Pegawai Negeri Sipil dan bagaimana prosedur Pegawai Negeri Sipil yang akan beristri lebih dari seorang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan berpoligami wajib memperoleh surat keterangan terlebih dahulu dari Pejabat untuk memeperoleh surat keterangan tersebut harus meminta surat keterangan secara tertulis sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Setelah memperoleh surat izin tertulis tersebut, kemudian barulah mengajukan gugatan ke Pengadilan setempat. Namun mengenai Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaporkan adanya gugatan poligami bahkan sampai pada proses poligami berakhir. Hukuman yang diberikan adalah Hukuman Disiplin yang diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS .
id	IOS5428.9518
institution	Universitas Mataram
institution_id	133
institution_type	library:university library
library	Perpustakaan Universitas Mataram
library_id	541
collection	Institutional Repository
repository_id	5428
subject_area	Law/Ilmu Hukum Scientist/Ahli Sains, Ilmuwan Agriculture/Industri Pertanian Economic Institutions/Institusi Ekonomi
city	KOTA MATARAM
province	NUSA TENGGARA BARAT
repoId	IOS5428
first_indexed	2019-05-08T15:09:07Z
last_indexed	2019-05-08T15:09:07Z
recordtype	dc
_version_	1686351121627480064
score	17.538404

STUDI KOMPARATIF PENERAPAN ASAS POLIGAMI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Dan Kompilasi Hukum Islam)

Lihat Juga