Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Di Tinjau Dari KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Main Author: Umar Musyafi, Umar Musyafi
Format: Thesis NonPeerReviewed Book
Bahasa: eng
Terbitan: , 2015
Subjects:
Online Access: http://eprints.unram.ac.id/4559/1/Perlindungan%20Hukum%20%20Terhadap%20Perempuan%20Korban%20Kekerasan%20%20Di%20Tinjau%20DARI%20KUHP%20DAN%20UU%20NO%2023%20TH%202004-UMAR%20MUSYAFI%20D1A008179.pdf
http://eprints.unram.ac.id/4559/
ctrlnum 4559
fullrecord <?xml version="1.0"?> <dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><relation>http://eprints.unram.ac.id/4559/</relation><title>Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Di Tinjau &#xD; Dari KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang &#xD; Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga</title><creator>Umar Musyafi, Umar Musyafi</creator><subject>K Law (General)</subject><description>Hasil penelitian ini menunjukkan, pengaturan perlindungan terhadap &#xD; prempuan korban kekerasan di dalam KUHP dimana terdapat pada pasal &#xD; penganiayaan terhadap keluarga, sanksi sesuai dengan Pasal 10 KUHP, locus &#xD; delicti dapat terjadi dimana saja, bentuk tindak pidana yakni, fisik, non fisik, dan &#xD; seksual. Dimana penanganan kasus disamakan dengan penanganan kasus tindak &#xD; pidana umum. Di dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, bentuk tindak &#xD; pidana baik itu fisik, non fisik, seksual, ekonomi, dan sosial. Locus delicti yang &#xD; berada di dalam rumah tangga, sanksi yakni sama seperti yang diatur di dalam &#xD; KUHP namun ada penambahan terletak pada pidana tambahan, penanganan kasus &#xD; dimana mulai dari aparat penegak hukum sampai hakim pengadilan mempunyai &#xD; tugas masing-masing sesuai dengan keahlian masing-masing. Bentuk pelindungan &#xD; di dalam KUHP terdapat pada Pasal 14c dan di dalam Undang-Undang No. 2003 &#xD; tentang PKDRT terdapat pada Pasal 10 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 &#xD; tentang PKDRT.</description><date>2015</date><type>Thesis:Thesis</type><type>PeerReview:NonPeerReviewed</type><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://eprints.unram.ac.id/4559/1/Perlindungan%20Hukum%20%20Terhadap%20Perempuan%20Korban%20Kekerasan%20%20Di%20Tinjau%20DARI%20KUHP%20DAN%20UU%20NO%2023%20TH%202004-UMAR%20MUSYAFI%20D1A008179.pdf</identifier><identifier> Umar Musyafi, Umar Musyafi (2015) Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Di Tinjau Dari KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. S1 thesis, Universitas Mataram. </identifier><recordID>4559</recordID></dc>
language eng
format Thesis:Thesis
Thesis
PeerReview:NonPeerReviewed
PeerReview
Book:Book
Book
author Umar Musyafi, Umar Musyafi
title Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Di Tinjau Dari KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
publishDate 2015
topic K Law (General)
url http://eprints.unram.ac.id/4559/1/Perlindungan%20Hukum%20%20Terhadap%20Perempuan%20Korban%20Kekerasan%20%20Di%20Tinjau%20DARI%20KUHP%20DAN%20UU%20NO%2023%20TH%202004-UMAR%20MUSYAFI%20D1A008179.pdf
http://eprints.unram.ac.id/4559/
contents Hasil penelitian ini menunjukkan, pengaturan perlindungan terhadap prempuan korban kekerasan di dalam KUHP dimana terdapat pada pasal penganiayaan terhadap keluarga, sanksi sesuai dengan Pasal 10 KUHP, locus delicti dapat terjadi dimana saja, bentuk tindak pidana yakni, fisik, non fisik, dan seksual. Dimana penanganan kasus disamakan dengan penanganan kasus tindak pidana umum. Di dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, bentuk tindak pidana baik itu fisik, non fisik, seksual, ekonomi, dan sosial. Locus delicti yang berada di dalam rumah tangga, sanksi yakni sama seperti yang diatur di dalam KUHP namun ada penambahan terletak pada pidana tambahan, penanganan kasus dimana mulai dari aparat penegak hukum sampai hakim pengadilan mempunyai tugas masing-masing sesuai dengan keahlian masing-masing. Bentuk pelindungan di dalam KUHP terdapat pada Pasal 14c dan di dalam Undang-Undang No. 2003 tentang PKDRT terdapat pada Pasal 10 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.
id IOS5428.4559
institution Universitas Mataram
institution_id 133
institution_type library:university
library
library Perpustakaan Universitas Mataram
library_id 541
collection Institutional Repository
repository_id 5428
subject_area Law/Ilmu Hukum
Scientist/Ahli Sains, Ilmuwan
Agriculture/Industri Pertanian
Economic Institutions/Institusi Ekonomi
city KOTA MATARAM
province NUSA TENGGARA BARAT
repoId IOS5428
first_indexed 2018-07-10T08:01:47Z
last_indexed 2018-07-10T08:01:47Z
recordtype dc
_version_ 1686351101492723712
score 17.538404