Cover Image

PERAN DAN KOORDINASI PARA PIHAK DALAM PENGELOLAAN KPH

Main Authors: Sylviani, Sylviani, Yosefi S., Elvida
Format: Article info eJournal
Bahasa: eng
Terbitan: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim , 2014
Subjects:
Peran
koordinasi
para pihak
KPH
Online Access: http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPSE/article/view/250
http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPSE/article/view/250/240
ctrlnum --ejournal.forda-mof.org-ejournal-litbang-index.php-index-oai:article-250
fullrecord <?xml version="1.0"?> <dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><title lang="en-US">PERAN DAN KOORDINASI PARA PIHAK DALAM PENGELOLAAN KPH</title><creator>Sylviani, Sylviani</creator><creator>Yosefi S., Elvida</creator><subject lang="en-US">Peran, koordinasi, para pihak, KPH</subject><description lang="en-US">Kondisi hutan Indonesia saat ini sangat memprihatinkan dengan meningkatnya laju deforestasi dan degradasi hutan, menurunnya investasi di bidang kehutanan dan pembangunan hutan tanaman, serta meningkatnya illegal logging. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengelolaan kawasan hutan, sehingga diperlukan institusi yang dapat mengelola kawasan hutan dengan lestari yaitu dalam bentuk suatu organisasi KPH. Diharapkan melalui KPH pengelolaan hutan akan lebih baik dan lestari. Tujuan penelitian ini adalah untuk : (1)Mengidentifikasi peran para pihak yang terlibat dalam pengelolaan KPH, (2)Menganalisis mekanisme koordinasi para pihak terkait dalam pengelolaan KPH. Metode analisis penelitian yang digunakan adalah analisis stakeholder dan analisis diskriptif. Penelitian ini dilakukan pada KPH yang sudah terbentuk yaitu KPH DIY, KPH Bali Barat dan KPH Lalan Mangsang Mendis, Sumatera Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi KPH DIY dan Bali Barat struktur organisasinya kurang sehingga belum memadai untuk melakukan pengelolaan hutan yang intensif. Mekanisme koordinasi antar stakeholder dengan KPH dinilai lemah dan belum berjalan dengan baik terutama dengan instansi pusat seperti BPDAS, BP2HP, dan dengan instansi daerah seperti Dinas kehutanan kabupaten, lembaga ilmiah, perguruan tinggi dan lembaga adat. Sementara itu pada KPH Lalan, LSM lebih berperan dalam terbentuknya UPTD KPH. Hal ini disebabkan karena tugas dan kewenangan masing-masing stakeholder masih belum jelas setelah terbentuknya UPTD KPH. Diharapkan KPH DIY kedepan dapat meningkatkan kapasitas organisasinya dengan mengakomodir jabatan fungsional untuk RPH dan mandor agar dapat melaksanakan pengelolaan hutan yang efisien. Program-program pengelolaan hutan seperti Gerhan, HKM, HTR, HHBK dan lain-lain agar dilakukan secara sinergitas dan integrasi, tidak dilakukan secara parsial.</description><publisher lang="en-US">Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim</publisher><contributor lang="en-US"/><date>2014-08-29</date><type>Journal:Article</type><type>Other:info:eu-repo/semantics/publishedVersion</type><type>Other:</type><type>Other:</type><identifier>http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPSE/article/view/250</identifier><identifier>10.20886/jsek.2010.7.3.%p</identifier><source lang="en-US">Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan; Vol 7, No 3 (2010): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan</source><source lang="id-ID">Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan; Vol 7, No 3 (2010): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan</source><source>2502-4221</source><source>1979-6013</source><language>eng</language><relation>http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPSE/article/view/250/240</relation><rights lang="en-US">Copyright (c) 2015 Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan</rights><recordID>--ejournal.forda-mof.org-ejournal-litbang-index.php-index-oai:article-250</recordID></dc>
language eng
format Journal:Article
Journal
Other:info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Other
Other:
Journal:eJournal
author Sylviani, Sylviani
Yosefi S., Elvida
title PERAN DAN KOORDINASI PARA PIHAK DALAM PENGELOLAAN KPH
publisher Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim
publishDate 2014
topic Peran
koordinasi
para pihak
KPH
url http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPSE/article/view/250
http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPSE/article/view/250/240
contents Kondisi hutan Indonesia saat ini sangat memprihatinkan dengan meningkatnya laju deforestasi dan degradasi hutan, menurunnya investasi di bidang kehutanan dan pembangunan hutan tanaman, serta meningkatnya illegal logging. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengelolaan kawasan hutan, sehingga diperlukan institusi yang dapat mengelola kawasan hutan dengan lestari yaitu dalam bentuk suatu organisasi KPH. Diharapkan melalui KPH pengelolaan hutan akan lebih baik dan lestari. Tujuan penelitian ini adalah untuk : (1)Mengidentifikasi peran para pihak yang terlibat dalam pengelolaan KPH, (2)Menganalisis mekanisme koordinasi para pihak terkait dalam pengelolaan KPH. Metode analisis penelitian yang digunakan adalah analisis stakeholder dan analisis diskriptif. Penelitian ini dilakukan pada KPH yang sudah terbentuk yaitu KPH DIY, KPH Bali Barat dan KPH Lalan Mangsang Mendis, Sumatera Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi KPH DIY dan Bali Barat struktur organisasinya kurang sehingga belum memadai untuk melakukan pengelolaan hutan yang intensif. Mekanisme koordinasi antar stakeholder dengan KPH dinilai lemah dan belum berjalan dengan baik terutama dengan instansi pusat seperti BPDAS, BP2HP, dan dengan instansi daerah seperti Dinas kehutanan kabupaten, lembaga ilmiah, perguruan tinggi dan lembaga adat. Sementara itu pada KPH Lalan, LSM lebih berperan dalam terbentuknya UPTD KPH. Hal ini disebabkan karena tugas dan kewenangan masing-masing stakeholder masih belum jelas setelah terbentuknya UPTD KPH. Diharapkan KPH DIY kedepan dapat meningkatkan kapasitas organisasinya dengan mengakomodir jabatan fungsional untuk RPH dan mandor agar dapat melaksanakan pengelolaan hutan yang efisien. Program-program pengelolaan hutan seperti Gerhan, HKM, HTR, HHBK dan lain-lain agar dilakukan secara sinergitas dan integrasi, tidak dilakukan secara parsial.
id IOS520.--ejournal.forda-mof.org-ejournal-litbang-index.php-index-oai:article-250
institution Badan Litbang Kehutanan
institution_id 104
institution_type library:special
library
library Perpustakaan Badan Litbang Kehutanan
library_id 15
collection JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN EKONOMI KEHUTANAN
repository_id 520
subject_area Biologi
Ekonomi
city JAKARTA SELATAN
province DKI JAKARTA
repoId IOS520
first_indexed 2016-09-25T11:08:34Z
last_indexed 2017-05-31T03:27:11Z
recordtype dc
merged_child_boolean 1
_version_ 1800764915637551104
score 17.13294

Lihat Juga