Lihat Juga

• BATASAN KATA “KEKEJAMAN” DALAM PASAL 19 HURUF D PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
  oleh: Gheosa, Paradisa Eksakta
  Terbitan: (2018)
• Makna Penghasilan Dalam Pasal 41 (C) (i) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Sebagai Syarat Izin Poligami
  oleh: Hartono, RicoAndrian
  Terbitan: (2017)
• Batasan Paksaan Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Pasal 71 Huruf F Kompilasi Hukum Islam
  oleh: Saptanti, Sekarsih
  Terbitan: (2019)
• Batasan Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Melanggar Hukum, Agama Dan Kesusilaan (Analisis Pasal 29 Ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)
  oleh: Nurdiyanawati, Lisa Wage
  Terbitan: (2019)
• Efektivitas Pelaksanaan Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga Terkait Program Pendewasaan Usia Perkawinan (Studi di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jombang)
  oleh: Ramadhan, Amyraldita
  Terbitan: (2017)