Lihat Juga

• PERTIMBANGAN PASAL 55 DAN PASAL 56 KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PIDANA SEBAGAI DASAR PENERAPAN PIDANA YANG TIDAK SAMA TERHADAP PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI
  oleh: Mashuri, Lyfendana Furqon
  Terbitan: (2017)
• Pеnеrapan Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Dalam Pеnanggulangan Tindak Pidana Korupsi Tеrhadap Pеrbuatan Mеrugikan Kеuangan Nеgara ( Studi Di Pеngadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya )
  oleh: Kornain, Fikri Abdul
  Terbitan: (2018)
• Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara (Studi Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2015/Pn.Pbr Dan Putusan Nomor 65/Pid.Sus-Tpk/2016/Pn.Pbr)
  oleh: Anugerah, Jesaya Posma
  Terbitan: (2019)
• Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Kesalahan Administrasi Yang Berindikasi Korupsi Sebagai Alasan Penghapus Pidana (Analisis Yuridis Pasal 20 Ayat (4) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Pasal 4 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)
  oleh: Suyitno, Ria Galang Islamiati
  Terbitan: (2019)
• Pertentangan Norma Pasal 40 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan Pasal 140 Ayat (2) Undang – Undang Nom0r 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Terkait Surat Perintah Penghentian Penyidikkan (Sp3) Ditinjau Dari Aspek Korektif Bagi Tersangka Korupsi
  oleh: Hutami, Ika Putri
  Terbitan: (2018)