Implementasi Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Studi Di Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo)
| Main Author: | Aji, Danu Waskito |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/3231/1/Bagian%20Depan.pdf http://repository.ub.ac.id/3231/2/BAB%20I.pdf http://repository.ub.ac.id/3231/3/BAB%20II.pdf http://repository.ub.ac.id/3231/4/BAB%20III.pdf http://repository.ub.ac.id/3231/5/BAB%20IV.pdf http://repository.ub.ac.id/3231/6/BAB%20V.pdf http://repository.ub.ac.id/3231/7/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf http://repository.ub.ac.id/3231/ |
| ctrlnum |
3231 |
|---|---|
| fullrecord |
<?xml version="1.0"?>
<dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><relation>http://repository.ub.ac.id/3231/</relation><title>Implementasi Pasal 28
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6
Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar
Usaha Pariwisata (Studi Di Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo)</title><creator>Aji, Danu Waskito</creator><subject>343.078 91 Secondary industries and services (Geography and travel)</subject><description>Pada skripsi ini, Penulis mengangkat skripsi dengan judul
IMPLEMENTASI PASAL 28 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON
PROGO NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN TANDA
DAFTAR USAHA PARIWISATA (Studi di Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon
Progo). Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya Peraturan daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Tanda
Daftar Usaha Pariwisata yang mana peraturan ini merupakan wujud dari
pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009
Tentang Kepariwisataan yang mengatur mengenai kepariwisataan. Peraturan
Daerah ini memuat tentang kewenangan pengawasan oleh Dinas Pariwisata
terhadap wisata yang telah memiliki TDUP. Akan tetapi di Kulon Progo masih ada
beberapa wisata yang belum memiliki TDUP.
Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis empiris
dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas
Pariwisata Kabupaten Kulon Progo serta di sejumlah kawasan objek wisata alam
yang berada di Kabupaten Kulon Progo. Data primer berupa wawancara yang
diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data
deskriptif kualitatif.
Dari hasil penelitian dengan metode diatas, Penulis memperoleh jawaban
atas permasalahan yang ada bahwa mengenai Pasal 28 Peraturan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Tanda
Daftar Usaha Pariwisata terkait pengawasan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah
terkait yaitu Dinas Pariwisata terhadap objek wisata alam di Kabupaten Kulon
Progo belum terlaksana secara menyeluruh. Pengawasan pariwisata ini dirasa
belum maksimal dikarenakan beberapa wisata alam terkait belum memiliki TDUP
yang mana ini merupakan syarat yang tertuang dalam Pasal 10 Peraturan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan TDUP
yang harus dimiliki oleh suatu objek wisata dalam hal ini khususnya wisata alam,
sehingga Dinas Pariwisata belum dapat melakukan fungsi pengawasan dengan
maksimal. Dalam hal ini Dinas Pariwisata telah melayangkan sanksi administratif
sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku yaitu berupa teguran secara tertulis
kepada pengelola objek wisata alam yang tidak memiliki TDUP. Kendala yang
dihadapi ialah sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata masih kurang, serta
kurang tegasnya sanksi yang diberikan bagi pelanggar. Selain itu, faktor SDM di
kawasan wisata sangat rendah dalam menjalankan prosedur pemerintah yakni
terkait Izin Usaha Pariwisata.</description><date>2017-08-01</date><type>Thesis:Thesis</type><type>PeerReview:NonPeerReviewed</type><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://repository.ub.ac.id/3231/1/Bagian%20Depan.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://repository.ub.ac.id/3231/2/BAB%20I.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://repository.ub.ac.id/3231/3/BAB%20II.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://repository.ub.ac.id/3231/4/BAB%20III.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://repository.ub.ac.id/3231/5/BAB%20IV.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://repository.ub.ac.id/3231/6/BAB%20V.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://repository.ub.ac.id/3231/7/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf</identifier><identifier> Aji, Danu Waskito (2017) Implementasi Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Studi Di Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya. </identifier><relation>SKR/FH/2017/193/051709554</relation><recordID>3231</recordID></dc>
|
| language |
eng |
| format |
Thesis:Thesis Thesis PeerReview:NonPeerReviewed PeerReview Book:Book Book |
| author |
Aji, Danu Waskito |
| title |
Implementasi Pasal 28
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6
Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar
Usaha Pariwisata (Studi Di Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo) |
| publishDate |
2017 |
| topic |
343.078 91 Secondary industries and services (Geography and travel) |
| url |
http://repository.ub.ac.id/3231/1/Bagian%20Depan.pdf http://repository.ub.ac.id/3231/2/BAB%20I.pdf http://repository.ub.ac.id/3231/3/BAB%20II.pdf http://repository.ub.ac.id/3231/4/BAB%20III.pdf http://repository.ub.ac.id/3231/5/BAB%20IV.pdf http://repository.ub.ac.id/3231/6/BAB%20V.pdf http://repository.ub.ac.id/3231/7/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf http://repository.ub.ac.id/3231/ |
| contents |
Pada skripsi ini, Penulis mengangkat skripsi dengan judul
IMPLEMENTASI PASAL 28 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON
PROGO NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN TANDA
DAFTAR USAHA PARIWISATA (Studi di Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon
Progo). Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya Peraturan daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Tanda
Daftar Usaha Pariwisata yang mana peraturan ini merupakan wujud dari
pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009
Tentang Kepariwisataan yang mengatur mengenai kepariwisataan. Peraturan
Daerah ini memuat tentang kewenangan pengawasan oleh Dinas Pariwisata
terhadap wisata yang telah memiliki TDUP. Akan tetapi di Kulon Progo masih ada
beberapa wisata yang belum memiliki TDUP.
Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis empiris
dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas
Pariwisata Kabupaten Kulon Progo serta di sejumlah kawasan objek wisata alam
yang berada di Kabupaten Kulon Progo. Data primer berupa wawancara yang
diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data
deskriptif kualitatif.
Dari hasil penelitian dengan metode diatas, Penulis memperoleh jawaban
atas permasalahan yang ada bahwa mengenai Pasal 28 Peraturan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Tanda
Daftar Usaha Pariwisata terkait pengawasan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah
terkait yaitu Dinas Pariwisata terhadap objek wisata alam di Kabupaten Kulon
Progo belum terlaksana secara menyeluruh. Pengawasan pariwisata ini dirasa
belum maksimal dikarenakan beberapa wisata alam terkait belum memiliki TDUP
yang mana ini merupakan syarat yang tertuang dalam Pasal 10 Peraturan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan TDUP
yang harus dimiliki oleh suatu objek wisata dalam hal ini khususnya wisata alam,
sehingga Dinas Pariwisata belum dapat melakukan fungsi pengawasan dengan
maksimal. Dalam hal ini Dinas Pariwisata telah melayangkan sanksi administratif
sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku yaitu berupa teguran secara tertulis
kepada pengelola objek wisata alam yang tidak memiliki TDUP. Kendala yang
dihadapi ialah sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata masih kurang, serta
kurang tegasnya sanksi yang diberikan bagi pelanggar. Selain itu, faktor SDM di
kawasan wisata sangat rendah dalam menjalankan prosedur pemerintah yakni
terkait Izin Usaha Pariwisata. |
| id |
IOS4666.3231 |
| institution |
Universitas Brawijaya |
| affiliation |
mill.onesearch.id fkp2tn.onesearch.id |
| institution_id |
30 |
| institution_type |
library:university library |
| library |
Perpustakaan Universitas Brawijaya |
| library_id |
480 |
| collection |
Repository Universitas Brawijaya |
| repository_id |
4666 |
| subject_area |
Indonesian Language Collection/Kumpulan Karya Umum dalam Bahasa Indonesia* |
| city |
MALANG |
| province |
JAWA TIMUR |
| shared_to_ipusnas_str |
1 |
| repoId |
IOS4666 |
| first_indexed |
2018-01-19T18:31:24Z |
| last_indexed |
2021-10-18T02:08:56Z |
| recordtype |
dc |
| _version_ |
1730142678389096448 |
| score |
17.538404 |