Tampilan Petugas: Kebijakan Kementerian Badan Usaha Milik Negara Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Tanpa Mekanisme Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Kebijakan Kementerian Badan Usaha Milik Negara Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Tanpa Mekanisme Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Main Authors:	Kharismayanti, Risma, Dr. Tunggul Anshari S.N,, S.H., M.Hum, Agus Yulianto,, S.H., M.H
Format:	Thesis NonPeerReviewed Book
Bahasa:	eng
Terbitan:	, 2020
Subjects:	340 Law
Online Access:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/195862/1/Risma%20Kharismayanti%20%282%29.pdf http://repository.ub.ac.id/id/eprint/195862/

ctrlnum	195862
fullrecord	<?xml version="1.0"?> <dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><relation>http://repository.ub.ac.id/id/eprint/195862/</relation><title>Kebijakan Kementerian Badan Usaha Milik Negara Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Tanpa Mekanisme Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara</title><creator>Kharismayanti, Risma</creator><creator>Dr. Tunggul Anshari S.N,, S.H., M.Hum</creator><creator>Agus Yulianto,, S.H., M.H</creator><subject>340 Law</subject><description>Penulisan hukum ini dilatarbelakangi oleh Kebijakan Kementerian BUMN melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas mengenai pembentukan induk usaha ( holding) BUMN sebagai instrument aset kekayaan dari keuangan negara, pertanggungjawaban Pemerintah atas diskursus Konsep Holding tanpa melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan konsekuensi disfungsi kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ambivalen dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Penulisan hukum ini bersifat normatif dengan implementasi atau implikasi pemberlakuan ketentuan hukum normatif dalam dampak peristiwa hukum yang secara nyata terjadi pada kekayaan/keuangan negara yang kemudian dikaji dengan metode analisis kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Berdasarkan data yang didapat dari hasil Penulis an, dapat ditarik kesimpulan, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 mengenai pembentukan induk usaha ( holding) BUMN mengalami antinomi dan paradoks dalam kerangka penyusunan antara pasal/ketentuannya merupakan bagian dari APBN. Pembentukan holding BUMN menimbulkan resiko pencucian aset kekayaan/keuangan negara pada BUMN, secara konfrontasi tidak sesuai amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara dalam pengelolaan BUMN. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Nomor 62/PUU-XI/2013 bahwa kekayaan/keuangan BUMN merupakan keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, secara absah Dewan Perwakilan Rakyat Repbulik Indonesia dapat melakukan pengawasan terhadap BUMN dan harus melalui mekanisme APBN.</description><date>2020-04-20</date><type>Thesis:Thesis</type><type>PeerReview:NonPeerReviewed</type><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://repository.ub.ac.id/id/eprint/195862/1/Risma%20Kharismayanti%20%282%29.pdf</identifier><identifier> Kharismayanti, Risma and Dr. Tunggul Anshari S.N,, S.H., M.Hum and Agus Yulianto,, S.H., M.H (2020) Kebijakan Kementerian Badan Usaha Milik Negara Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Tanpa Mekanisme Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya. </identifier><relation>0520010425</relation><identifier>0520010425</identifier><recordID>195862</recordID></dc>
language	eng
format	Thesis:Thesis Thesis PeerReview:NonPeerReviewed PeerReview Book:Book Book
author	Kharismayanti, Risma Dr. Tunggul Anshari S.N,, S.H., M.Hum Agus Yulianto,, S.H., M.H
title	Kebijakan Kementerian Badan Usaha Milik Negara Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Tanpa Mekanisme Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
publishDate	2020
isbn	9780520010420
topic	340 Law
url	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/195862/1/Risma%20Kharismayanti%20%282%29.pdf http://repository.ub.ac.id/id/eprint/195862/
contents	Penulisan hukum ini dilatarbelakangi oleh Kebijakan Kementerian BUMN melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas mengenai pembentukan induk usaha ( holding) BUMN sebagai instrument aset kekayaan dari keuangan negara, pertanggungjawaban Pemerintah atas diskursus Konsep Holding tanpa melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan konsekuensi disfungsi kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ambivalen dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Penulisan hukum ini bersifat normatif dengan implementasi atau implikasi pemberlakuan ketentuan hukum normatif dalam dampak peristiwa hukum yang secara nyata terjadi pada kekayaan/keuangan negara yang kemudian dikaji dengan metode analisis kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Berdasarkan data yang didapat dari hasil Penulis an, dapat ditarik kesimpulan, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 mengenai pembentukan induk usaha ( holding) BUMN mengalami antinomi dan paradoks dalam kerangka penyusunan antara pasal/ketentuannya merupakan bagian dari APBN. Pembentukan holding BUMN menimbulkan resiko pencucian aset kekayaan/keuangan negara pada BUMN, secara konfrontasi tidak sesuai amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara dalam pengelolaan BUMN. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Nomor 62/PUU-XI/2013 bahwa kekayaan/keuangan BUMN merupakan keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, secara absah Dewan Perwakilan Rakyat Repbulik Indonesia dapat melakukan pengawasan terhadap BUMN dan harus melalui mekanisme APBN.
id	IOS4666.195862
institution	Universitas Brawijaya
affiliation	mill.onesearch.id fkp2tn.onesearch.id
institution_id	30
institution_type	library:university library
library	Perpustakaan Universitas Brawijaya
library_id	480
collection	Repository Universitas Brawijaya
repository_id	4666
subject_area	Indonesian Language Collection/Kumpulan Karya Umum dalam Bahasa Indonesia*
city	MALANG
province	JAWA TIMUR
shared_to_ipusnas_str	1
repoId	IOS4666
first_indexed	2022-12-06T07:28:00Z
last_indexed	2022-12-06T07:28:00Z
recordtype	dc
_version_	1751456441644875776
score	17.538404

Kebijakan Kementerian Badan Usaha Milik Negara Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Tanpa Mekanisme Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Lihat Juga