Politik Hukum Pengelolaan Mata Air Milik Desa Oleh Badan Usaha Milik Desa Dalam Perspektif Hukum Progresif
| Main Authors: | Setiawan, Wahyu, Ngesti D. Prasetyo, S.H., M.Hum., Ibnu Sam Widodo, S.H., M.H. |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2021
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/id/eprint/195305/1/Wahyu%20Setiawan.pdf http://repository.ub.ac.id/id/eprint/195305/ |
| ctrlnum |
195305 |
|---|---|
| fullrecord |
<?xml version="1.0"?>
<dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><relation>http://repository.ub.ac.id/id/eprint/195305/</relation><title>Politik Hukum Pengelolaan Mata Air Milik Desa Oleh Badan Usaha
Milik Desa Dalam Perspektif Hukum Progresif.</title><creator>Setiawan, Wahyu</creator><creator>Ngesti D. Prasetyo, S.H., M.Hum.</creator><creator>Ibnu Sam Widodo, S.H., M.H.</creator><subject>340 Law</subject><description>Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai Politik Hukum
Pengelolaan Mata Air Milik Desa oleh Badan Usaha Milik Desa dalam Perspektif Hukum
Progresif. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi dari pasal 46 ayat 1 huruf e Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air, dimana salah satu prioritas utama
penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha diberikan kepada badan usaha milik
desa. Air yang sebelumnya dalam pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945 pengelolaannya di tujukan
untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup rakyat, namun apabila disisi lain mata air
desa ini dikelola oleh badan usaha, dalam hal ini Badan Usaha Milik Desa, tentu akan
ditujukan untuk mengutamakan keuntungan dan meningkatkan pendapatan desa,
sebagaimana sesuai dengan tujuan pendirian BUMDes. Dengan pengelolaan sumber daya air
oleh BUMDes, apakah dengan pengelolaan seperti ini dapat menjamin hak masyarakat desa
yang miskin yang tidak punya akses ekonomi untuk membeli air.
Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1)
Bagaimana Politik Hukum Pasal 46 ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019
tentang Sumber Daya Air? (2) Bagaimana Kemanfaatan dari Pengelolaan Sumber Daya Air
Milik Desa oleh Badan Usaha Milik Desa dalam Perspektif Hukum Progresif?
Kemudian, penyusunan tugas akhir ini menggunakan strategi yuridis normatif
dengan metodologi perundang-undangan dan metodologi konseptual. Bahan hukum primer
dan sekunder yang diperoleh pencipta akan dianalisis dengan menggunakan prosedur
analisis deskriptif analitis, yaitu teknik untuk memecah materi hukum dengan menentukan
substansi atau makna standar hukum dari berbagai pengaturan perundangan di Indonesia
mengenai Desa, Sumber Daya Air dan Badan Usaha Milik Desa, yang dimanfaatkan sebagai
sumber perspektif dalam menangani persoalan hukum yang menjadi objek kajian.
Dari hasil penelitian dengan menggunakan strategi di atas, penulis menemukan
solusi untuk masalah saat ini bahwa politik hukum pasal 46 ayat 1 huruf e UU Sumber Daya
Air menekankan air sebagai layak finansial atau barang ekonomi, bertentangan dengan
masalah politik hukum pengelolaan air dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan air sebagai barang yang layak untuk umum atau
barang publik, hal ini direncanakan sebagai penegasan bahwa pada air terdapat status milik
bersama. Kemudian dilihat dari pengelolaan sumber daya air yang dilakukan oleh BUMDes
yang mana menempatkan air sebagai barang ekonomi tentu membuat masyarakat kurang
memperoleh manfaat dari air itu sendiri, dimana air merupakan kebutuhan pokok setiap
masyarakat. karena air menjadi barang ekonomi dan BUMDes sendiri memiliki tujuan untuk
memperoleh keuntungan, maka harus ada yang dibayar untuk mendapatkan akses terhadap
air bersih. Hal ini yang membuat rasa keadilan dan hak rakyat untuk memperoleh air jadi
kurang terpenuhi, terlebih untuk masyarakat yang kurang mampu.</description><date>2021-11-22</date><type>Thesis:Thesis</type><type>PeerReview:NonPeerReviewed</type><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://repository.ub.ac.id/id/eprint/195305/1/Wahyu%20Setiawan.pdf</identifier><identifier> Setiawan, Wahyu and Ngesti D. Prasetyo, S.H., M.Hum. and Ibnu Sam Widodo, S.H., M.H. (2021) Politik Hukum Pengelolaan Mata Air Milik Desa Oleh Badan Usaha Milik Desa Dalam Perspektif Hukum Progresif. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya. </identifier><relation>0521010162</relation><identifier>0521010162</identifier><recordID>195305</recordID></dc>
|
| language |
eng |
| format |
Thesis:Thesis Thesis PeerReview:NonPeerReviewed PeerReview Book:Book Book |
| author |
Setiawan, Wahyu Ngesti D. Prasetyo, S.H., M.Hum. Ibnu Sam Widodo, S.H., M.H. |
| title |
Politik Hukum Pengelolaan Mata Air Milik Desa Oleh Badan Usaha
Milik Desa Dalam Perspektif Hukum Progresif |
| publishDate |
2021 |
| isbn |
9780521010160 |
| topic |
340 Law |
| url |
http://repository.ub.ac.id/id/eprint/195305/1/Wahyu%20Setiawan.pdf http://repository.ub.ac.id/id/eprint/195305/ |
| contents |
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai Politik Hukum
Pengelolaan Mata Air Milik Desa oleh Badan Usaha Milik Desa dalam Perspektif Hukum
Progresif. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi dari pasal 46 ayat 1 huruf e Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air, dimana salah satu prioritas utama
penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha diberikan kepada badan usaha milik
desa. Air yang sebelumnya dalam pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945 pengelolaannya di tujukan
untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup rakyat, namun apabila disisi lain mata air
desa ini dikelola oleh badan usaha, dalam hal ini Badan Usaha Milik Desa, tentu akan
ditujukan untuk mengutamakan keuntungan dan meningkatkan pendapatan desa,
sebagaimana sesuai dengan tujuan pendirian BUMDes. Dengan pengelolaan sumber daya air
oleh BUMDes, apakah dengan pengelolaan seperti ini dapat menjamin hak masyarakat desa
yang miskin yang tidak punya akses ekonomi untuk membeli air.
Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1)
Bagaimana Politik Hukum Pasal 46 ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019
tentang Sumber Daya Air? (2) Bagaimana Kemanfaatan dari Pengelolaan Sumber Daya Air
Milik Desa oleh Badan Usaha Milik Desa dalam Perspektif Hukum Progresif?
Kemudian, penyusunan tugas akhir ini menggunakan strategi yuridis normatif
dengan metodologi perundang-undangan dan metodologi konseptual. Bahan hukum primer
dan sekunder yang diperoleh pencipta akan dianalisis dengan menggunakan prosedur
analisis deskriptif analitis, yaitu teknik untuk memecah materi hukum dengan menentukan
substansi atau makna standar hukum dari berbagai pengaturan perundangan di Indonesia
mengenai Desa, Sumber Daya Air dan Badan Usaha Milik Desa, yang dimanfaatkan sebagai
sumber perspektif dalam menangani persoalan hukum yang menjadi objek kajian.
Dari hasil penelitian dengan menggunakan strategi di atas, penulis menemukan
solusi untuk masalah saat ini bahwa politik hukum pasal 46 ayat 1 huruf e UU Sumber Daya
Air menekankan air sebagai layak finansial atau barang ekonomi, bertentangan dengan
masalah politik hukum pengelolaan air dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan air sebagai barang yang layak untuk umum atau
barang publik, hal ini direncanakan sebagai penegasan bahwa pada air terdapat status milik
bersama. Kemudian dilihat dari pengelolaan sumber daya air yang dilakukan oleh BUMDes
yang mana menempatkan air sebagai barang ekonomi tentu membuat masyarakat kurang
memperoleh manfaat dari air itu sendiri, dimana air merupakan kebutuhan pokok setiap
masyarakat. karena air menjadi barang ekonomi dan BUMDes sendiri memiliki tujuan untuk
memperoleh keuntungan, maka harus ada yang dibayar untuk mendapatkan akses terhadap
air bersih. Hal ini yang membuat rasa keadilan dan hak rakyat untuk memperoleh air jadi
kurang terpenuhi, terlebih untuk masyarakat yang kurang mampu. |
| id |
IOS4666.195305 |
| institution |
Universitas Brawijaya |
| affiliation |
mill.onesearch.id fkp2tn.onesearch.id |
| institution_id |
30 |
| institution_type |
library:university library |
| library |
Perpustakaan Universitas Brawijaya |
| library_id |
480 |
| collection |
Repository Universitas Brawijaya |
| repository_id |
4666 |
| subject_area |
Indonesian Language Collection/Kumpulan Karya Umum dalam Bahasa Indonesia* |
| city |
MALANG |
| province |
JAWA TIMUR |
| shared_to_ipusnas_str |
1 |
| repoId |
IOS4666 |
| first_indexed |
2022-12-06T07:27:31Z |
| last_indexed |
2022-12-06T07:27:31Z |
| recordtype |
dc |
| _version_ |
1751456435874562048 |
| score |
17.538404 |