Independensi Kurator Dalam Menjalankan Tugas Dan Wewenangnya Berdasarkan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
| Main Authors: | Natalia, Joice, Dr. I wanPermadi, S.H.,M.Hum, Dr. Bambang Winarno,, SH.,MS |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/id/eprint/193602/1/JOICE%20NATALIA.pdf http://repository.ub.ac.id/id/eprint/193602/ |
Daftar Isi:
- Permasalahan yang diteliti dalam tesis ini adalah 1) Bagaimana independensi Kurator berdasarkan Undang-undang nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepalitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?, 2) Bagaimanakah Konstruksi norma agar para pihak kurator mempunyai sikap independensi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang? Penelitian utama dalam tesis ini adalah penelitian hokum normatif atau doctrinal dengan memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur mengenai suatu kategori hukum tertentu serta menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Independensi Kurator akan terlaksana dengan baik ketika dalam melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta pailit, seorang Kurator memiliki sikap independen, tidak berpihak serta tidak bisa dipengaruhi oleh pihak manapun. Seorang Kurator diharapkan dapat menjalin hubungan baik dengan pihak Kreditor, Debitor pailit serta Hakim Pengawas. Konstruksi norma bagi Kurator dalam melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta pailit adalah selalu memperhatikan beberapa acuan berupa norma yang terdiri dari beberapa asas yaitu asas independensi, asas kepastian Hukum, asas kepentingan umum, asas integritas, asas profesionalisme, asas keterbukaan serta asas akuntabilitas