Lihat Juga

• Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit Dengan Mengesampingkan Ketentuan Pasal 8 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
  oleh: Adilah, Sabrina Zayyan
  Terbitan: (2019)
• Batasan Perbuatan Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Yang Termasuk Perbuatan Melawan Hukum (Analisa Pasal 36 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU)
  oleh: Nattasya, Sheena
  Terbitan: (2018)
• Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
  oleh: Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH
  Terbitan: (2016)
• Analisis mengenai peranan kurator dalam kepailitan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang
  oleh: Jimmy Firmansyah, author, et al.
  Terbitan: (2005)
• Tinjauan Yuridis Perbedaan Penafsiran Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU Dalam Putusan Permohonan Pailit Dan PKPU Terhadap BUMN ( Studi Kasus PT. Merpati Nusantara Airlines )
  oleh: Pangeran, Farits Putra
  Terbitan: (2018)