Implementasi Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Kabupaten Kediri (Studi Pada Desa Dukuh Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri)
| Main Authors: | Firdausi, Rohmatina, Dr. Mardiyono, , MPA, Dr, Mohamad Nuh, S.IP, M.Si., S.IP, M.Si. |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2021
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/id/eprint/189912/1/176030102111001%20-%20ROHMATINA%20FIRDAUSI.pdf http://repository.ub.ac.id/id/eprint/189912/ |
| ctrlnum |
189912 |
|---|---|
| fullrecord |
<?xml version="1.0"?>
<dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><relation>http://repository.ub.ac.id/id/eprint/189912/</relation><title>Implementasi Peraturan Menteri Agraria Dan
Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi
Masyarakat Di Kabupaten Kediri
(Studi Pada Desa Dukuh Kecamatan Ngadiluwih
Kabupaten Kediri)</title><creator>Firdausi, Rohmatina</creator><creator>Dr. Mardiyono, , MPA, Dr</creator><creator>Mohamad Nuh, S.IP, M.Si., S.IP, M.Si.</creator><subject>351 Public administration</subject><description>Latar belakang penelitian ini adalah melihat kondisi bidang-bidang tanah di
Indonesia menurut data yang ada dari Kementerian ATR / Badan Pertanahan Nasional
pada 2018 ada 60% dari 126 jutaan bidang tanah yang belum terdaftar, sehingga
berpotensi menyebabkan sengketa. Kondisi permasalahan pendaftaran tanah selama ini
terkait rumitya dan mahalnya biaya proses pembuatan sertifikat tanah. Jokowi memberikan
perhatian pada permasalahan tersebut dan memasukkannya ke dalam program prioritas
pemerintahan “Nawa Cita” di bidang reforma agrarian khususnya kepemilikan akta tanah.
Dorongan percepatan target pemerintah untuk mensertifikatkan semua bidang tanah pada
tahun 2025 menjadi sebab dikeluarkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap dengan menambahkan pelaksanaannya berbasis partisipasi
masyarakat. Penambahan Berbasis partisipasi masyarakat untuk membantu petugas
puldatan bekerja dengan cepat dan cermat di lapangan.
Penelitian ini difokuskan pada model implementasi kebijakan milik Grindle bahwa
kebijakan PTSL+PM sebagai proses politik dan administrasi. Dalam penelitian ini
digunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah
policy research, deskriptif (berdasarkan tingkat eksplanasi dan berdasarkan tempat).
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, interview dan dokumentasi. Teknik
analisa data yaitu model Cresswell dengan menekankan pada teknik coding. Sedangkan
untuk teknik keabsahan data menggunakan kredibilitas dan triangulasi sumber.
Hasil temuan dilapangan, implementasi kebijakan PTSL+PM di Desa Dukuh sudah
berjalan dengan cukup baik, total pendaftar 80% dari total kuota 2500 bidang tanah. Hal
ini dilihat dari antusias partisipasi masyarakat Desa Dukuh yang tinggi karena kesadaran
masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Komunikasi
yang baik mengoptimalkan PTSL+PM di Desa Dukuh antara panitia dan masyarakat.
Keseriusan Pemerintah Desa Dukuh dalam implementasi PTSL+PM untuk menata kembali
dokumen administrasi pertanahan di tingkat desa sehingga membantu Desa Dukuh dapat
menganalisis potensi Desa seperti pemetaan lahan komoditas Tebu, dan program
optimalisasi peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Dukuh. Outcome dari kebijakan
PTSL+PM masih sebatas wacana belum ditindaklanjuti sebagai program kegiatan
pemberdayaan yang mendukung akses modal dan produktifitas ekonomi masyarakat.
Kendala yang membuat beberapa masyarakat tidak dapat memenuhi persyaratan
pengajuan sertifikat tanah dikarenakan kurangnya data yuridis pemohon seperti belum ada
surat keterangan ahli waris dan forum untuk mengatasinya</description><date>2021-07-17</date><type>Thesis:Thesis</type><type>PeerReview:NonPeerReviewed</type><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://repository.ub.ac.id/id/eprint/189912/1/176030102111001%20-%20ROHMATINA%20FIRDAUSI.pdf</identifier><identifier> Firdausi, Rohmatina and Dr. Mardiyono, , MPA, Dr and Mohamad Nuh, S.IP, M.Si., S.IP, M.Si. (2021) Implementasi Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Kabupaten Kediri (Studi Pada Desa Dukuh Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri). Magister thesis, Universitas Brawijaya. </identifier><relation>0421030011</relation><identifier>0421030011</identifier><recordID>189912</recordID></dc>
|
| language |
eng |
| format |
Thesis:Thesis Thesis PeerReview:NonPeerReviewed PeerReview Book:Book Book |
| author |
Firdausi, Rohmatina Dr. Mardiyono, , MPA, Dr Mohamad Nuh, S.IP, M.Si., S.IP, M.Si. |
| title |
Implementasi Peraturan Menteri Agraria Dan
Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi
Masyarakat Di Kabupaten Kediri
(Studi Pada Desa Dukuh Kecamatan Ngadiluwih
Kabupaten Kediri) |
| publishDate |
2021 |
| isbn |
1760301021110 9780421030015 |
| topic |
351 Public administration |
| url |
http://repository.ub.ac.id/id/eprint/189912/1/176030102111001%20-%20ROHMATINA%20FIRDAUSI.pdf http://repository.ub.ac.id/id/eprint/189912/ |
| contents |
Latar belakang penelitian ini adalah melihat kondisi bidang-bidang tanah di
Indonesia menurut data yang ada dari Kementerian ATR / Badan Pertanahan Nasional
pada 2018 ada 60% dari 126 jutaan bidang tanah yang belum terdaftar, sehingga
berpotensi menyebabkan sengketa. Kondisi permasalahan pendaftaran tanah selama ini
terkait rumitya dan mahalnya biaya proses pembuatan sertifikat tanah. Jokowi memberikan
perhatian pada permasalahan tersebut dan memasukkannya ke dalam program prioritas
pemerintahan “Nawa Cita” di bidang reforma agrarian khususnya kepemilikan akta tanah.
Dorongan percepatan target pemerintah untuk mensertifikatkan semua bidang tanah pada
tahun 2025 menjadi sebab dikeluarkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap dengan menambahkan pelaksanaannya berbasis partisipasi
masyarakat. Penambahan Berbasis partisipasi masyarakat untuk membantu petugas
puldatan bekerja dengan cepat dan cermat di lapangan.
Penelitian ini difokuskan pada model implementasi kebijakan milik Grindle bahwa
kebijakan PTSL+PM sebagai proses politik dan administrasi. Dalam penelitian ini
digunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah
policy research, deskriptif (berdasarkan tingkat eksplanasi dan berdasarkan tempat).
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, interview dan dokumentasi. Teknik
analisa data yaitu model Cresswell dengan menekankan pada teknik coding. Sedangkan
untuk teknik keabsahan data menggunakan kredibilitas dan triangulasi sumber.
Hasil temuan dilapangan, implementasi kebijakan PTSL+PM di Desa Dukuh sudah
berjalan dengan cukup baik, total pendaftar 80% dari total kuota 2500 bidang tanah. Hal
ini dilihat dari antusias partisipasi masyarakat Desa Dukuh yang tinggi karena kesadaran
masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Komunikasi
yang baik mengoptimalkan PTSL+PM di Desa Dukuh antara panitia dan masyarakat.
Keseriusan Pemerintah Desa Dukuh dalam implementasi PTSL+PM untuk menata kembali
dokumen administrasi pertanahan di tingkat desa sehingga membantu Desa Dukuh dapat
menganalisis potensi Desa seperti pemetaan lahan komoditas Tebu, dan program
optimalisasi peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Dukuh. Outcome dari kebijakan
PTSL+PM masih sebatas wacana belum ditindaklanjuti sebagai program kegiatan
pemberdayaan yang mendukung akses modal dan produktifitas ekonomi masyarakat.
Kendala yang membuat beberapa masyarakat tidak dapat memenuhi persyaratan
pengajuan sertifikat tanah dikarenakan kurangnya data yuridis pemohon seperti belum ada
surat keterangan ahli waris dan forum untuk mengatasinya |
| id |
IOS4666.189912 |
| institution |
Universitas Brawijaya |
| affiliation |
mill.onesearch.id fkp2tn.onesearch.id |
| institution_id |
30 |
| institution_type |
library:university library |
| library |
Perpustakaan Universitas Brawijaya |
| library_id |
480 |
| collection |
Repository Universitas Brawijaya |
| repository_id |
4666 |
| subject_area |
Indonesian Language Collection/Kumpulan Karya Umum dalam Bahasa Indonesia* |
| city |
MALANG |
| province |
JAWA TIMUR |
| shared_to_ipusnas_str |
1 |
| repoId |
IOS4666 |
| first_indexed |
2022-04-15T02:38:47Z |
| last_indexed |
2022-04-15T02:38:47Z |
| recordtype |
dc |
| _version_ |
1751456344435589120 |
| score |
17.538404 |