Lihat Juga

• KAJIAN TERHADAP PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENATAAN PERTANAHAN DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
  oleh: JERY ADRIAN
  Terbitan: (2018)
• Pemberian Hak Atas Tanah Timbul di Kabupaten Cirebon di Hubungkan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil JO Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan
  oleh: Rizky, Achmad Fajari, et al.
  Terbitan: (2018)
• KESIAPAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SAMARINDA DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT 1 (SATU) LEMBAR (MENURUT PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG /BENTUK DAN ISI SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH)
  oleh: Zakiy, Muchamad Naufal, et al.
  Terbitan: (2018)
• Penataan Ruang dalam Pengembangan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
  oleh: Erni Suharini
  Terbitan: (2005)
• Pelaksanaan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesianomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Sebagai Upaya Pemberian Kepastian Hukum (Studi Di Kantor Pertanahan Kota Blitar)
  oleh: Anggraini, Yuni Devi
  Terbitan: (2019)