Tinjuan Yuridis Pasal 7 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia Dalam Operasi Militer Selain Perang Diluar Yurisdiksi Nasional
| Main Author: | Pratama, Rizqi Bekti |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2019
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/175097/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini mengkaji tinjauan yuridis pasal 7 Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dimana pasal tersebut menjelaskan tentang Operasi Militer Selain Perang, tetapi dalam pasal tersebut tidak dijelaskan tentang pengaturan kewenangan wilayah OMSP. OMSP memiliki beberapa kegiatan yang memang sudah diatur dalam perjanjian-perjanjian antar pihak yang menjelaskan tugas pokok dan kegiatan OMSP di luar yurisdiksi nasional, tetapi dalam hal mendesak aturan perundang-undangan negara Indonesia tidak mengatur secara detail mengenai kewenangan dari OMSP sendiri. Ketidakjelasan dari aturan tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana kewenangan dan penerapan OMSP di luar yurisiksi nasional bagi beberapa pihak. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian normatif. Menggunakan pendekatan perundang-undangan, yang mengacu pada normanorma yang berlaku. Penelitian ini mengkaji masalah dengan cara meneliti dari segi ilmu hukum. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui kewenangan yang diatur oleh undang-undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia tentang OMSP diluar yurisdiksi nasional, dimana untuk tindakan OMSP memerlukan persetujuan Panglima TNI dan Keputusan Presiden yang disetujui oleh DPR, terutama untuk OMSP yang melakukan kontak senjata dan berhubungan dengan organisasi lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan TNI dala melakukan OMSP diluar yurisdiksi nasional karena tidak diatur dalam Undang-undang No, 34 Tahun 2004. Mengetahui kurangnya peraturan yang mengakomodir tentang kewenangan wilayah OMSP dalam hukum nasional, perlu dilakukannya tambahan untuk kajian kewenangan wilayah OMSP bagi TNI dalam hukum nasional.