Tinjuan Yuridis Pasal 7 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia Dalam Operasi Militer Selain Perang Diluar Yurisdiksi Nasional
| Main Author: | Pratama, Rizqi Bekti |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2019
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/175097/ |
| ctrlnum |
175097 |
|---|---|
| fullrecord |
<?xml version="1.0"?>
<dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><relation>http://repository.ub.ac.id/175097/</relation><title>Tinjuan Yuridis Pasal 7 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004
Tentang Tentara Nasional Indonesia Dalam Operasi
Militer Selain Perang Diluar Yurisdiksi Nasional</title><creator>Pratama, Rizqi Bekti</creator><subject>343.01 Military and defense law, veterans' law</subject><description>Penelitian ini mengkaji tinjauan yuridis pasal 7 Undang-undang No. 34 Tahun
2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dimana pasal tersebut menjelaskan
tentang Operasi Militer Selain Perang, tetapi dalam pasal tersebut tidak dijelaskan
tentang pengaturan kewenangan wilayah OMSP. OMSP memiliki beberapa
kegiatan yang memang sudah diatur dalam perjanjian-perjanjian antar pihak yang
menjelaskan tugas pokok dan kegiatan OMSP di luar yurisdiksi nasional, tetapi
dalam hal mendesak aturan perundang-undangan negara Indonesia tidak mengatur
secara detail mengenai kewenangan dari OMSP sendiri. Ketidakjelasan dari
aturan tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana kewenangan dan penerapan
OMSP di luar yurisiksi nasional bagi beberapa pihak.
Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian normatif.
Menggunakan pendekatan perundang-undangan, yang mengacu pada normanorma
yang berlaku. Penelitian ini mengkaji masalah dengan cara meneliti dari
segi ilmu hukum.
Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui kewenangan yang diatur oleh
undang-undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia tentang
OMSP diluar yurisdiksi nasional, dimana untuk tindakan OMSP memerlukan
persetujuan Panglima TNI dan Keputusan Presiden yang disetujui oleh DPR,
terutama untuk OMSP yang melakukan kontak senjata dan berhubungan dengan
organisasi lain.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan TNI dala melakukan
OMSP diluar yurisdiksi nasional karena tidak diatur dalam Undang-undang No,
34 Tahun 2004. Mengetahui kurangnya peraturan yang mengakomodir tentang
kewenangan wilayah OMSP dalam hukum nasional, perlu dilakukannya tambahan
untuk kajian kewenangan wilayah OMSP bagi TNI dalam hukum nasional.</description><date>2019-04-16</date><type>Thesis:Thesis</type><type>PeerReview:NonPeerReviewed</type><identifier> Pratama, Rizqi Bekti (2019) Tinjuan Yuridis Pasal 7 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia Dalam Operasi Militer Selain Perang Diluar Yurisdiksi Nasional. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya. </identifier><relation>SKR/FH/2019/339/051908437</relation><recordID>175097</recordID></dc>
|
| format |
Thesis:Thesis Thesis PeerReview:NonPeerReviewed PeerReview |
| author |
Pratama, Rizqi Bekti |
| title |
Tinjuan Yuridis Pasal 7 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004
Tentang Tentara Nasional Indonesia Dalam Operasi
Militer Selain Perang Diluar Yurisdiksi Nasional |
| publishDate |
2019 |
| topic |
343.01 Military and defense law veterans' law |
| url |
http://repository.ub.ac.id/175097/ |
| contents |
Penelitian ini mengkaji tinjauan yuridis pasal 7 Undang-undang No. 34 Tahun
2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dimana pasal tersebut menjelaskan
tentang Operasi Militer Selain Perang, tetapi dalam pasal tersebut tidak dijelaskan
tentang pengaturan kewenangan wilayah OMSP. OMSP memiliki beberapa
kegiatan yang memang sudah diatur dalam perjanjian-perjanjian antar pihak yang
menjelaskan tugas pokok dan kegiatan OMSP di luar yurisdiksi nasional, tetapi
dalam hal mendesak aturan perundang-undangan negara Indonesia tidak mengatur
secara detail mengenai kewenangan dari OMSP sendiri. Ketidakjelasan dari
aturan tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana kewenangan dan penerapan
OMSP di luar yurisiksi nasional bagi beberapa pihak.
Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian normatif.
Menggunakan pendekatan perundang-undangan, yang mengacu pada normanorma
yang berlaku. Penelitian ini mengkaji masalah dengan cara meneliti dari
segi ilmu hukum.
Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui kewenangan yang diatur oleh
undang-undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia tentang
OMSP diluar yurisdiksi nasional, dimana untuk tindakan OMSP memerlukan
persetujuan Panglima TNI dan Keputusan Presiden yang disetujui oleh DPR,
terutama untuk OMSP yang melakukan kontak senjata dan berhubungan dengan
organisasi lain.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan TNI dala melakukan
OMSP diluar yurisdiksi nasional karena tidak diatur dalam Undang-undang No,
34 Tahun 2004. Mengetahui kurangnya peraturan yang mengakomodir tentang
kewenangan wilayah OMSP dalam hukum nasional, perlu dilakukannya tambahan
untuk kajian kewenangan wilayah OMSP bagi TNI dalam hukum nasional. |
| id |
IOS4666.175097 |
| institution |
Universitas Brawijaya |
| affiliation |
mill.onesearch.id fkp2tn.onesearch.id |
| institution_id |
30 |
| institution_type |
library:university library |
| library |
Perpustakaan Universitas Brawijaya |
| library_id |
480 |
| collection |
Repository Universitas Brawijaya |
| repository_id |
4666 |
| subject_area |
Indonesian Language Collection/Kumpulan Karya Umum dalam Bahasa Indonesia* |
| city |
MALANG |
| province |
JAWA TIMUR |
| shared_to_ipusnas_str |
1 |
| repoId |
IOS4666 |
| first_indexed |
2021-10-28T06:58:30Z |
| last_indexed |
2021-10-28T06:58:30Z |
| recordtype |
dc |
| _version_ |
1751454083144744960 |
| score |
17.538404 |