Penyelesaian Sengketa Aset Desa Pada Pemerintah Desa Tugurejo Kecamatan Ngasem Dengan Pemerintah Kabupaten Kediri (Studi Implementasi Pasal 76 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Badan Pengelelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri)

Main Author: Merilistia, Yusti
Format: Thesis NonPeerReviewed
Terbitan: , 2019
Subjects:
Online Access: http://repository.ub.ac.id/169246/
ctrlnum 169246
fullrecord <?xml version="1.0"?> <dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><relation>http://repository.ub.ac.id/169246/</relation><title>Penyelesaian Sengketa Aset Desa Pada Pemerintah Desa&#xD; Tugurejo Kecamatan Ngasem Dengan Pemerintah&#xD; Kabupaten Kediri&#xD; (Studi Implementasi Pasal 76 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun&#xD; 2014 Tentang Desa di Badan Pengelelola Keuangan dan Aset Daerah&#xD; Kabupaten Kediri)</title><creator>Merilistia, Yusti</creator><subject>342.09 Local government</subject><description>Pemerintah Desa memiliki kekayaan/ Aset untuk mendukung&#xD; penyelenggaraan pemerintahannya. Kekayaan atau aset desa merupakan salah&#xD; satu sumber penerimaan desa yang harus dikelola dan dikembangkan&#xD; keberadaannya. Aset desa semakin beragam dan banyak, sehingga alternatif&#xD; sumber penerimaan desa pun juga semakin banyak. Seiring dengan berlakunya&#xD; UU tentang Desa dan adanya pengakuan dari UUD NRI 1945, kedudukan Desa&#xD; yang berubah menjadi lebih kuat, diharapkan desa akan lebih mandiri untuk&#xD; menuju kepada kemandirian desa. Berdasarkan paparan tersebut membuat&#xD; Pemdes yang ada di Kediri bersengketa dengan Pemda Kab Kediri karena&#xD; kekayaan/aset yang digunakan dan telah diserahkan kepada Pemda Kab Kediri&#xD; sebelumnya, untuk dikembalikan kepada desa.&#xD; Dilatar belakangi karena fenomena sengketa kekayaan/aset pada desa&#xD; inilah yang menyebabkan permasalahan, sengketa. Dan untuk mengetahui serta&#xD; meneliti penyelesaian sengketa tersebut melalui upaya seperti apa yang&#xD; diterapkan oleh kedua belah pihak dalam memilih penyelesaian sengketa terkait&#xD; aset desa tersebut. Adapun penelitian ini digunakan adalah Yuridis Sosiologis&#xD; yang mengkaji Implementasi antara hukum di lapangan, Bahan hukum primer,&#xD; dan sekunder yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis&#xD; deskriptif kualitatif.</description><date>2019-03-26</date><type>Thesis:Thesis</type><type>PeerReview:NonPeerReviewed</type><identifier> Merilistia, Yusti (2019) Penyelesaian Sengketa Aset Desa Pada Pemerintah Desa Tugurejo Kecamatan Ngasem Dengan Pemerintah Kabupaten Kediri (Studi Implementasi Pasal 76 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Badan Pengelelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya. </identifier><relation>SKR/FH/2019/11/051902701</relation><recordID>169246</recordID></dc>
format Thesis:Thesis
Thesis
PeerReview:NonPeerReviewed
PeerReview
author Merilistia, Yusti
title Penyelesaian Sengketa Aset Desa Pada Pemerintah Desa Tugurejo Kecamatan Ngasem Dengan Pemerintah Kabupaten Kediri (Studi Implementasi Pasal 76 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Badan Pengelelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri)
publishDate 2019
topic 342.09 Local government
url http://repository.ub.ac.id/169246/
contents Pemerintah Desa memiliki kekayaan/ Aset untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahannya. Kekayaan atau aset desa merupakan salah satu sumber penerimaan desa yang harus dikelola dan dikembangkan keberadaannya. Aset desa semakin beragam dan banyak, sehingga alternatif sumber penerimaan desa pun juga semakin banyak. Seiring dengan berlakunya UU tentang Desa dan adanya pengakuan dari UUD NRI 1945, kedudukan Desa yang berubah menjadi lebih kuat, diharapkan desa akan lebih mandiri untuk menuju kepada kemandirian desa. Berdasarkan paparan tersebut membuat Pemdes yang ada di Kediri bersengketa dengan Pemda Kab Kediri karena kekayaan/aset yang digunakan dan telah diserahkan kepada Pemda Kab Kediri sebelumnya, untuk dikembalikan kepada desa. Dilatar belakangi karena fenomena sengketa kekayaan/aset pada desa inilah yang menyebabkan permasalahan, sengketa. Dan untuk mengetahui serta meneliti penyelesaian sengketa tersebut melalui upaya seperti apa yang diterapkan oleh kedua belah pihak dalam memilih penyelesaian sengketa terkait aset desa tersebut. Adapun penelitian ini digunakan adalah Yuridis Sosiologis yang mengkaji Implementasi antara hukum di lapangan, Bahan hukum primer, dan sekunder yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.
id IOS4666.169246
institution Universitas Brawijaya
affiliation mill.onesearch.id
fkp2tn.onesearch.id
institution_id 30
institution_type library:university
library
library Perpustakaan Universitas Brawijaya
library_id 480
collection Repository Universitas Brawijaya
repository_id 4666
subject_area Indonesian Language Collection/Kumpulan Karya Umum dalam Bahasa Indonesia*
city MALANG
province JAWA TIMUR
shared_to_ipusnas_str 1
repoId IOS4666
first_indexed 2021-10-28T06:53:39Z
last_indexed 2021-10-28T06:53:39Z
recordtype dc
_version_ 1751454137226100736
score 17.538404