Pembangunan Desa Ekowisata Berbasis Potensi Alam Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang
| Main Author: | Priyanto, Mochammad Akhbar |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/163362/1/Mocahmmad%20Akhbar%20Priyanto.pdf http://repository.ub.ac.id/163362/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini berfokus pada pembangunan desa melalui potensi alam yaitu desa ekowisata yakni meliputi potensi wisata alam berupa embung Andeman dan hutan bambu Boon Pring. Penelitian dilakukan di Desa Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang dan menggunakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan konsep prisma pembangunan berkelanjutan (prism sustainaibility development) yang digagas oleh Joachim H Spangenberg. Peneliti menggunakan tiga metode untuk mengumpulkan data, yaitu: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah (1) proses pembangunan di Desa Sanankerto belum memenuhi dimensi dari prisma pembangunan berkelanjutan (prism sustainability development). Dalam dimensi lingkungan sudah melakukan upaya konservasi bambu dan sudah berkurangnya penebangan liar hutan bambu. Dimensi ekonomi belum berjalan dengan baik karena tidak menerapkan prinsip ekoefisiensi dan lunturnya adat brubuh. Dimensi sosial sudah berjalan dengan baik, tetapi aspek keadilan sosial masih belum merata. Dimensi kelembagaan BUMDes masih belum menerapkan prinsip partisipatif, tetapi aspek akuntabilitas dan tranparansi sudah terlaksana dengan baik, (2) faktor pendukung dari proses pembangunan ekowisata di Desa Sanankerto adalah promosi dan masuk dalam agenda wisata tahunan Kabupaten Malang, bantuan pemerintah pusat dan daerah, bantuan modal kepada BUMDes, dan bantuan keuangan terhadap konservasi hutan bambu. Sedangkan faktor penghambatnya adalah konflik kepemilikan tanah hutan bambu dengan Perhutani, bantuan CSR sulit masuk, masih terjadi penebangan bambu secara liar, rangkap jabatan struktural BUMDes dengan BPD, ketidakpahaman sekretaris desa terhadap manajemen BUMDes, dan sarana prasarana yang masih kurang memadai.