Model Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Darat untuk Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah di Provinsi Riau
| Main Author: | Maulana, Surya |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2014
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/160966/ |
Daftar Isi:
- Provinsi Riau—yang mempunyai 12 kabupaten/kota—menghadapi masalah ketimpangan antarwilayah dan kurangnya infrastruktur transportasi darat. Dengan membagi Provinsi Riau menjadi empat wilayah—yaitu Utara, Selatan, Barat, dan Timur, penelitian ini (1) melakukan analisis ketimpangan antarwilayah, (2) merancang model perencanaan pembangunan infrastruktur transportasi darat untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah tersebut, dan (3) menentukan prioritas lokasi pembangunan infrastruktur transportasi darat. Tujuan pertama dicapai melalui analisis deskriptif, analisis regresi, dan analisis korelasi; sedangkan tujuan kedua dan ketiga dicapai dengan menggunakan metode analytic hierarchy process (AHP). Untuk kepadatan transportasi barang, indeks Williamson-nya sebesar 0,3456 dan sedangkan untuk kepadatan transportasi penumpang sebesar 0,8853. Ini menunjukkan transportasi penumpang jauh lebih timpang dibanding transportasi barang. Pengukuran ketimpangan pendapatan dengan menggunakan indeks Williamson untuk PDRB/kapita di Provinsi Riau sangat tinggi, yaitu sebesar 0,80. Angka ini membuktikan bahwa ada ketimpangan dalam distribusi pendapatan di Provinsi Riau. Analisis regresi menghasilkan hubungan negatif signifikan antara transportasi ( AKSES ) dan ketimpangan ( GAP ). Ini berarti transportasi dapat mengurangi ketimpangan antarwilayah. Analisis korelasi memperkuat hubungan itu, bahwa transportasi (arus barang, arus penumpang, dan panjang jalan) berpengaruh positif terhadap PDRB, serta berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Dari hasil analisis dengan metode AHP, diperoleh urutan (ranking) pentingnya kriteria-kriteria yang dipertimbangkan, yaitu: kriteria layanan transportasi (KLT) dengan nilai 0,214; kriteria sumber pembiayaan (KSP) dengan nilai 0,165; kriteria besarnya biaya (KBB) dengan nilai 0,148; kriteria pembangunan ekonomi (KPE) dengan nilai 0,132; kriteria kondisi jalan (KKJ) dengan nilai 0,127; kriteria sosial (KS) dengan nilai 0,120; dan kriteria kondisi tanah (KKT) dengan nilai 0,094. Wilayah yang menjadi prioritas utama adalah Provinsi Riau bagian Timur. Pemerintah Provinsi Riau perlu segera membangun jalan baru dan/atau memperbaiki jalan yang rusak, utamanya di wilayah Timur, yaitu: Kab. Siak, Kab. Pelalawan, Kab. Indragiri Hulu, Kab. Kepulauan Meranti, dan Kab. Indragiri Hilir. Sebab, wilayah Timur merupakan tulang punggung perekonomian Provinsi Riau. Hal ini dilakukan dalam rangka mengurangi kesenjangan antarwilayah di Provinsi Riau.