Analisis Kebijakan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomer 6 tahun 2009 Tentang Penggabungan Kelurahan Terhadap Optimalisasi Kinerja Pegawai Kelurahan ( Studi Pada Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
| Main Author: | Manurung, ParisPranataParlindungan |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2016
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/118864/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini dilakukan atas dasar keiingintahuan penulis dalam penerapan kebijakan penggabungan kelurahan di kota Surabaya dan bagaimana cara pemerintah kota Surabaya dalam mengoptimalkan kinerja pegawai kelurahan di kelurahan yang digabungkan. Dalam penerapan kebijakan timbul masalah seperti: 1) penolakan pegawai kelurahan yang akan digabung, 2) kinerja pegawai kelurahan yang digabungkan sangat buruk, dan 3) kurang puasnya masyarakat terhadap kinerja pegawai kelurahan Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk 1) mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan penggabungan kelurahan yang diterapkan pemerintah kota Surabaya dalam tujuannya untuk dapat memperbaiki sistem pelayanan di kelurahan dan untuk memperbaiki kinerja pegawai kelurahan di kelurahan yang terdampak penggabungan; serta mengedintifikasi dan mendiskripsikan aspek-aspek yang dapat ditingkatkan dengan adanya penggabungan kelurahan ini antara lain kinerja pegawai dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi, setelah itu di analisis menggunakan tahapan analisis Spradley. Hasil penelitian ini berupa data yang menunjukkan penggabungan kelurahan di kota Surabaya terkait permasalahan yang terdiri dari: 1) Penolakan Peegawai kelurahan yang akan digabung dapat diatasi dengan sosialisasi dan penjelasan terkait alasn kebijakan ini diterapkan; 2) mengatasi permasalahan kinerja pegawai dengan melakukan pemenuhan fasilitas, sosialisasi, penambahan pegawai kelurahan, seminar, dan pelatihan kerja; 3) mengatasi permasalahan kepuasan masyarakat dengan meningkatkan kinerja dan melakukan inovasi dalam pelayanan kepada masyarakat kelurahan. Faktor pendukung dalam pelaksanaan strategi ini meliputi: tersedianya sumber daya manusia yang profesional, tersedianya peralatan, tersedianya layanan pengaduan sebagai bentuk cepat tanggap di kota Surabaya yang dapat menunjang pemerintah kota Surabaya menentukan cara dan metode yang pas dalam mengatasi permasalahan yang timbul dari penerapan kebijakan penggabungan kelurahan di pemerintah kota Surabaya. Saran/rekomendasi yang diberikan antara lain: 1) seharusnya sosialisi terkait kebijakan penggabungan kelurahan dilakukan merata dan melibatkan tokoh masyarakat yang ada dan 2) seharusnya dalam hal optimalisasi kinerja pegawai kelurahan dilakukan dengan baik dan dengan konsistensi tinggi agar bila ada penggabungan atau pemekaran kelurahan lagi tidak terjadi lagi permasalahan terkait kinerja pegawai kelurahan yang kurang optimal.