Lihat Juga

• ANALISIS YURIDIS SURAT EDARAN JAKSA AGUNG RI PERIHAL PRIORITAS DAN PENCAPAIAN DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
  oleh: Rahman, Febrina Zelicha Dwi; Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
  Terbitan: (2016)
• Analisis hukum terhadap surat edaran jaksa agung no.B-1113/F/FD.1/05- 2010 tentang penanganan perkara pidana korupsi diprioritaskan pada perkara yang bersifat big fish dan still going on ditinjau dari pasal 4 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana pemberantasan korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001
  oleh: Gomgom Damanik, (NIM. 4011411037)
  Terbitan: (2018)
• IMPLEMENTASI SURAT EDARAN JAKSA AGUNG NOMOR 01 TAHUN 2010 TENTANG PENGENDALIAN PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
  oleh: -, YUNUS
  Terbitan: (2015)
• Penerapan keadilan restoratif dalam penegakan tindak pidana korupsi yang relatif kecil berdasarkan surat edaran Kejaksaan Agung RI nomor B-1113/F/fd.1/05/2010 tentang prioritas dan pencapaian dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi
  oleh: Yogi Yudistira, (NIM : 4011411122)
  Terbitan: (2020)
• Konsistensi Pasal 11 Huruf C Undang-Undang No.30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indoneisa Juncto Surat Edaran Nomor : SE-001/A/JA/01/2010 Tentang Pengendalian Penanganan Perkara Tindak Pindana Korupsi Terkait Penanganan Kasus Korupsi Ditinjau Dari Aspek Kepastian Hukum
  oleh: Sani, Muhammad Fadli (1587021)
  Terbitan: (2019)