Lihat Juga

• PENERAPAN PASAL 10 PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT TERKAIT AGUNAN TAMBAHAN TANPA PERIKATAN (Studi di Bank BRI Unit Kartini Blitar)
  oleh: Juliani, Merry; Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
  Terbitan: (2016)
• PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TANPA AGUNAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2015 PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG TABANAN UNIT PEREAN
  oleh: Andy Diatmika, I Gede, et al.
  Terbitan: (2017)
• Pelkasanaan Perlindungan Hukum Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank BRI Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Berdasarkan Peraturan Mentri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat
  oleh: Triadid Yaputra
  Terbitan: (2016)
• Pelaksanaan peraturan menteri bidang perekonomian nomor 11 tahun 2017 tentang pedoman pelaksanaan kredit usaha rakyatterhadap perjanjian kredit usaha rakyat antara bank rakyat indonesia dengan masyarakat di Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru
  oleh: Germon
  Terbitan: (2018)
• PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT DENGAN AGUNAN SURAT MODEL A PADA PT.BANK RAKYAT INDONESIA,Tbk ( BRI ) UNIT LUBUK BASUNG
  oleh: M., Arief Afandi
  Terbitan: (2016)