Cover Image

Efektivitas Pelaksanaan Pasal 15 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan Terkait Kewajiban Pemerintah Daerah Menjamin Ketersediaan Angkutan Umum (Studi Di Dinas Perhub

Main Author: Kusuma, RobyWidya
Format: Thesis NonPeerReviewed Book
Bahasa: eng
Terbitan: , 2015
Subjects:
340 Law
Online Access: http://repository.ub.ac.id/112193/1/Skripsi_Roby_Widya_Kusuma_%28115010100111113%29.pdf
http://repository.ub.ac.id/112193/
ctrlnum 112193
fullrecord <?xml version="1.0"?> <dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><relation>http://repository.ub.ac.id/112193/</relation><title>Efektivitas Pelaksanaan Pasal 15 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan Terkait Kewajiban Pemerintah Daerah Menjamin Ketersediaan Angkutan Umum (Studi Di Dinas Perhub</title><creator>Kusuma, RobyWidya</creator><subject>340 Law</subject><description>Transportasi Dan Pengangkutan Merupakan Bidang Kegiatan Paling Penting Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia Yang Memerlukan Peran Pemerintah Untuk Mewujudkan Jaminan Ketersediaan Jenis Transportasi Ini Untuk Kebutuhan Masyarakat. Kewajiban Tersebut Seperti Yang Telah Tertuang Dalam Pasal 15 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan Tentang Kewajiban Pemerintah Daerah Menjamin Ketersediaan Angkutan Umum. Kabupaten Rembang Merupakan Salah Satu Kabupaten Di Provinsi Jawa Tengah Dengan Luas Wilayah Yang Cukup Luas Dibanding Beberapa Kabupaten Di Jawa Tengah Yang Lain. Ketersediaan Jumlah Angkutan Umum Terutama Angkutan Angkutan Perdesaan Di Kabupaten Rembang Dapat Dikatakan Cukup. Namun, Dalam Kondisi Dan Keadaan Tertentu Memang Tidak Seimbang Dengan Jumlah Penumpang Atau Peminat Angkutan Tersebut. Tidak Meratanya Persebaran Angkutan Perdesaan Yang Ada Di Kabupaten Rembang Juga Menjadi Masalah Bagi Mobilitas Masyarakat Yang Tinggal Di Daerah Yang Tidak Dilewati Angkutan Umum. Berdasarkan Hal Tersebut Diatas, Skripsi Ini Mengangkat Masalah: (1) Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Pasal 15 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan Terkait Kewajiban Pemerintah Daerah Menjamin Ketersediaan Angkutan Umum Di Kabupaten Rembang? (2) Faktor Apa Yang Paling Dominan Pengaruhnya Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Pasal 15 Ayat (3) Peraturna Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan Terkait Kewajiban Pemerintah Daerah Menjamin Ketersediaan Angkutan Umum Di Kabupaten Rembang? Skripsi Ini Termasuk Dalam Penelitian Empiris, Yang Menggunakan Metode Pendekatan Yuridis Sosiologis. Terdiri Dari Data Primer Dan Data Sekunder Menggunakan Teknik Pengumpulan Data Dengan Cara Wawancara, Dokumentasi Dan Observasi.Kemudian Dianalisi Dengan Teknik Deskriptif Analisis, Yaitu Memaparkan Hasil Yang Diperoleh Dilapangan Kemudian Dianalsisis Dan Memberikan Kesimpulan. Dari Hasil Penelitian Diketahui Bahwa, Ruang Lingkup Kewajiban Pemerintah Daerah Menjamin Ketersedian Angkutan Umum Di Kabupaten Rembang Antara Lain: Penetapan Jaring Trayek Angkutan Umum, Penyediaan Prasarana Dan Fisilitas Pendukung Angkutan Umum, Penyelenggaraan Perizinan Angkutan Umum, Penyediaan Kendaraan Bermotor Untuk Angkutan Umum, Pengawasan Terhadap Standar Pelayanan Minimal Angkutan Umum, Penciptaan Persaingan Sehat Di Industri Angkutan Umum Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Bidang Angkutan Umum Telah Dilaksanakan Melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Rembang Sesuai Tugas Pokok Dan Fungsinya. Dari Ruang Lingkup Tersebut Semua Dijalankan Penuh Oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Rembang Kecuali Penyediaan Kendaraan Bermotor Yang Bekerjasama Ddengan Pihak Swasta Penyedian Jasa Angkutan Umum. Hal Tersebut Dapat Dilakukan Karena Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan, Dalam Hal Ini Pemerintah Daerah Bertindak Sebagai Fasilitator. Sesuai Dengan Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Hukum Antara Lain: Peraturan, Sarana Dan Prasana, Aparat Penegak Hukum, Pelaksanaan Dan Kondisi Masyarakat Tidak Semuanya Berjalan Efektif. Hal Tersebut Dapat Ditemui Pada Tahap Pelaksanaan Dan Kondisi Masyarakat. Dalam Pelaksanaan Ternyata Tidak Semua Armada Yang Beroperasi. Selain Itu Juga Memang Ada Trayek Yang Tidak Dijangkau Oleh Armada Angkutan Umum. Ditinjau Dari Kondisi Masyarakat, Sudah Mulai Banyak Masyarakat Yang Beralih Ke Moda Transportasi Lainnya, Hal Ini Yang Menimbulkan Minimnya Angkutan Umum Yang Beroperasi. Dalam Penelitian Ini Diketahui Bahwa Kedua Faktor Tersebut, Yaitu Pelaksanaan Dan Kondisi Masyarakat Yang Menjadi Faktor Paling Dominan Pengaruhnya Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Pasal 15 Ayat (3) Peraturan Pemerinyah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan Terkait Kewajiban Pemerintah Daerah Menjamin Ketersediaan Angkutan Umum</description><date>2015-05-25</date><type>Thesis:Thesis</type><type>PeerReview:NonPeerReviewed</type><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://repository.ub.ac.id/112193/1/Skripsi_Roby_Widya_Kusuma_%28115010100111113%29.pdf</identifier><identifier> Kusuma, RobyWidya (2015) Efektivitas Pelaksanaan Pasal 15 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan Terkait Kewajiban Pemerintah Daerah Menjamin Ketersediaan Angkutan Umum (Studi Di Dinas Perhub. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya. </identifier><relation>SKR/FH/2015/175/051504356</relation><recordID>112193</recordID></dc>
language eng
format Thesis:Thesis
Thesis
PeerReview:NonPeerReviewed
PeerReview
Book:Book
Book
author Kusuma, RobyWidya
title Efektivitas Pelaksanaan Pasal 15 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan Terkait Kewajiban Pemerintah Daerah Menjamin Ketersediaan Angkutan Umum (Studi Di Dinas Perhub
publishDate 2015
isbn 2811501010011
topic 340 Law
url http://repository.ub.ac.id/112193/1/Skripsi_Roby_Widya_Kusuma_%28115010100111113%29.pdf
http://repository.ub.ac.id/112193/
contents Transportasi Dan Pengangkutan Merupakan Bidang Kegiatan Paling Penting Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia Yang Memerlukan Peran Pemerintah Untuk Mewujudkan Jaminan Ketersediaan Jenis Transportasi Ini Untuk Kebutuhan Masyarakat. Kewajiban Tersebut Seperti Yang Telah Tertuang Dalam Pasal 15 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan Tentang Kewajiban Pemerintah Daerah Menjamin Ketersediaan Angkutan Umum. Kabupaten Rembang Merupakan Salah Satu Kabupaten Di Provinsi Jawa Tengah Dengan Luas Wilayah Yang Cukup Luas Dibanding Beberapa Kabupaten Di Jawa Tengah Yang Lain. Ketersediaan Jumlah Angkutan Umum Terutama Angkutan Angkutan Perdesaan Di Kabupaten Rembang Dapat Dikatakan Cukup. Namun, Dalam Kondisi Dan Keadaan Tertentu Memang Tidak Seimbang Dengan Jumlah Penumpang Atau Peminat Angkutan Tersebut. Tidak Meratanya Persebaran Angkutan Perdesaan Yang Ada Di Kabupaten Rembang Juga Menjadi Masalah Bagi Mobilitas Masyarakat Yang Tinggal Di Daerah Yang Tidak Dilewati Angkutan Umum. Berdasarkan Hal Tersebut Diatas, Skripsi Ini Mengangkat Masalah: (1) Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Pasal 15 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan Terkait Kewajiban Pemerintah Daerah Menjamin Ketersediaan Angkutan Umum Di Kabupaten Rembang? (2) Faktor Apa Yang Paling Dominan Pengaruhnya Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Pasal 15 Ayat (3) Peraturna Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan Terkait Kewajiban Pemerintah Daerah Menjamin Ketersediaan Angkutan Umum Di Kabupaten Rembang? Skripsi Ini Termasuk Dalam Penelitian Empiris, Yang Menggunakan Metode Pendekatan Yuridis Sosiologis. Terdiri Dari Data Primer Dan Data Sekunder Menggunakan Teknik Pengumpulan Data Dengan Cara Wawancara, Dokumentasi Dan Observasi.Kemudian Dianalisi Dengan Teknik Deskriptif Analisis, Yaitu Memaparkan Hasil Yang Diperoleh Dilapangan Kemudian Dianalsisis Dan Memberikan Kesimpulan. Dari Hasil Penelitian Diketahui Bahwa, Ruang Lingkup Kewajiban Pemerintah Daerah Menjamin Ketersedian Angkutan Umum Di Kabupaten Rembang Antara Lain: Penetapan Jaring Trayek Angkutan Umum, Penyediaan Prasarana Dan Fisilitas Pendukung Angkutan Umum, Penyelenggaraan Perizinan Angkutan Umum, Penyediaan Kendaraan Bermotor Untuk Angkutan Umum, Pengawasan Terhadap Standar Pelayanan Minimal Angkutan Umum, Penciptaan Persaingan Sehat Di Industri Angkutan Umum Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Bidang Angkutan Umum Telah Dilaksanakan Melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Rembang Sesuai Tugas Pokok Dan Fungsinya. Dari Ruang Lingkup Tersebut Semua Dijalankan Penuh Oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Rembang Kecuali Penyediaan Kendaraan Bermotor Yang Bekerjasama Ddengan Pihak Swasta Penyedian Jasa Angkutan Umum. Hal Tersebut Dapat Dilakukan Karena Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan, Dalam Hal Ini Pemerintah Daerah Bertindak Sebagai Fasilitator. Sesuai Dengan Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Hukum Antara Lain: Peraturan, Sarana Dan Prasana, Aparat Penegak Hukum, Pelaksanaan Dan Kondisi Masyarakat Tidak Semuanya Berjalan Efektif. Hal Tersebut Dapat Ditemui Pada Tahap Pelaksanaan Dan Kondisi Masyarakat. Dalam Pelaksanaan Ternyata Tidak Semua Armada Yang Beroperasi. Selain Itu Juga Memang Ada Trayek Yang Tidak Dijangkau Oleh Armada Angkutan Umum. Ditinjau Dari Kondisi Masyarakat, Sudah Mulai Banyak Masyarakat Yang Beralih Ke Moda Transportasi Lainnya, Hal Ini Yang Menimbulkan Minimnya Angkutan Umum Yang Beroperasi. Dalam Penelitian Ini Diketahui Bahwa Kedua Faktor Tersebut, Yaitu Pelaksanaan Dan Kondisi Masyarakat Yang Menjadi Faktor Paling Dominan Pengaruhnya Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Pasal 15 Ayat (3) Peraturan Pemerinyah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan Terkait Kewajiban Pemerintah Daerah Menjamin Ketersediaan Angkutan Umum
id IOS4666.112193
institution Universitas Brawijaya
affiliation mill.onesearch.id
fkp2tn.onesearch.id
institution_id 30
institution_type library:university
library
library Perpustakaan Universitas Brawijaya
library_id 480
collection Repository Universitas Brawijaya
repository_id 4666
subject_area Indonesian Language Collection/Kumpulan Karya Umum dalam Bahasa Indonesia*
city MALANG
province JAWA TIMUR
shared_to_ipusnas_str 1
repoId IOS4666
first_indexed 2021-10-19T08:32:04Z
last_indexed 2021-10-28T07:02:27Z
recordtype dc
_version_ 1751455508163723264
score 17.538404

Lihat Juga