Lihat Juga

• EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PASAL 15 AYAT (3) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2014 TENTANG ANGKUTAN JALAN TERKAIT KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH MENJAMIN KETERSEDIAAN ANGKUTAN UMUM ( Studi di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang)
  oleh: Kusuma, Roby Widya; Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
  Terbitan: (2015)
• Koordinasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern
  oleh: Lena Satlita, M.Si, et al.
  Terbitan: (2018)
• PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2014 TENTANG ANGKUTAN JALAN
  oleh: Republik Indonesia
• PELAKSANAAN PASAL 57 AYAT (3) PERATURAN PEMERINTAH DAERAH No. 34 TAHUN 2006 TENTANG JALAN TERKAIT KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI PENYELENGGARA JALAN ATAS PERBAIKAN JALAN (Studi di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan)
  oleh: Muksinin, M.Azrul; Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
  Terbitan: (2016)
• EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PASAL 20 AYAT 1 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN LINGKUNGAN TERKAIT PENYEDIAAN FASILITAS TEMPAT SAMPAH PADA ANGKUTAN KOTA (Studi di Dinas Perhubungan Kota Malang)
  oleh: Asmara, Muhammad Is’ro Novradika
  Terbitan: (2022)