Lihat Juga

• PELAKSANAAN PENGUKURAN BATAS BIDANG TANAH DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM ATAS HAK MILIK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH (Studi di Kota Mataram)
  oleh: ADHIGUNA, MOH. TAUFAN
  Terbitan: (2016)
• IMPLIKASI HUKUM PURA SEBAGAI BADAN HUKUM KEAGAMAAN YANG DAPAT MEMILIKI HAK MILIK ATAS TANAH (KAJIAN TERHADAP PP NO 38 TAHUN 1963 TENTANG PENUNJUKKAN BADAN-BADAN HUKUM YANG DAPAT MEMILIKI HAK ATAS TANAH)
  oleh: SARI, NI LUH ARININGSIH, et al.
  Terbitan: (2021)
• IMPLEMENTASI PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH (Studi Di Kabupaten Dompu)
  oleh: ARDIANSYAH, ARDIANSYAH
  Terbitan: (2016)
• PENSERTIFIKATAN HAK ATAS TANAH PASCA BERLAKUNYA PP NO. 24 TAHUN 1997 (STUDI DI KOTA MATARAM)
  oleh: AstutI, B. Nur
  Terbitan: (2010)
• EFEKTIFITAS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH DI KECAMATAN SANDUBAYA KOTA MATARAM
  oleh: Hadi, Fahman
  Terbitan: (2013)