Cover Image

Perspektif ketatanegaraan Islam tentang peran dan kedudukan Gubernur dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah

Main Author: WIRAWAN, Dinnur Garista
Format: Bachelors
Terbitan: Fakultas Syariah dan Hukum
Subjects:
KETATANEGARAAN ISLAM
ctrlnum 55836
fullrecord <?xml version="1.0"?> <dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><title>Perspektif ketatanegaraan Islam tentang peran dan kedudukan Gubernur dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah</title><creator>WIRAWAN, Dinnur Garista</creator><type>Thesis:Bachelors</type><publisher>Fakultas Syariah dan Hukum</publisher><description>Berdasarkan permasalahan yang menjadi bahasan penelitian ini, akan disimpulkan menjadi beberapa garis besar tentang kedudukan gubernur dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta peran jabatan gubernur berdasarkan pendekatan teori pemerintahan Islam. Pertama, jabatan gubernur memiliki kedudukan politik untuk kepala daerah tingkat provinsi serta merupakan salah satu lembaga negara (state organs) sebagaimana tercantum dalam pasal 18 UUD 1945 pasca amandemen. Gubernur secara struktural memiliki peran penyelenggara pemerintahan di tingkat lokal di bawah presiden. Gubernur dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di provinsi, memimpin koordinasi antar bupati atau walikota di wilayahnya. Peran strategis lainnya untuk menegaskan implementasi otonomi daerah, gubernur memegang fungsi eksekutif untuk mengimplementasikan program-program serta kebijakan yang berasal dari pemerintah pusat sebagaimana dijelaskan dalam pasal 37 Undangundang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua, berdasarkan pendekatan studies islamic political perspective, peran dan kedudukan gubernur di Indonesia terdapat beberapa pola modifikasi serta pergeseran terutama dalam proses pengangkatan. Jika di Indonesia saat ini jabatan gubernur di pilih berdasarkan pemilihan langsung secara 85 demokratis, maka dalam praktik ketatanegaraan Islam masa klasik maupun beberapa negara muslim modern, terutama yang masih berlaku sistem monarki, seorang gubernur (wali / amir) ditunjuk langsung oleh oleh khalifah (kepala negara). Fungsi wali pada masa kenabian hingga masa kekhalifahan klasik, tidak hanya sebagai penentu penyelenggara urusan kebijakan publik, namun juga melekat fungsi wilayatul qadha?iyyah (fungsi peradilan), wilayatul tasyri?iyyah (pembuat peraturan) berperan secara sekaligus. Berbeda dengan praktik pemerintahan modern, ketika banyak negara ?menyepakati? untuk mengadopsi trias politika secara penuh, jabatan eksekutif secara umum telah benar-benar menjadi terbatas. Terutama untuk jabatan gubernur di Indonesia, selain dibatasi dengan berbagai berbagai peraturan perundangundangan, seorang gubernur juga wajib tunduk dan tidak memegang fungsi yudisial. Dalam hal proses legislasi daerah, gubernur masih harus berkoordinasi dengan lembaga DPRD sebelum diberlakukan</description><subject>KETATANEGARAAN ISLAM</subject><identifier>55836</identifier><recordID>55836</recordID></dc>
format Thesis:Bachelors
Thesis
author WIRAWAN, Dinnur Garista
title Perspektif ketatanegaraan Islam tentang peran dan kedudukan Gubernur dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
publisher Fakultas Syariah dan Hukum
topic KETATANEGARAAN ISLAM
contents Berdasarkan permasalahan yang menjadi bahasan penelitian ini, akan disimpulkan menjadi beberapa garis besar tentang kedudukan gubernur dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta peran jabatan gubernur berdasarkan pendekatan teori pemerintahan Islam. Pertama, jabatan gubernur memiliki kedudukan politik untuk kepala daerah tingkat provinsi serta merupakan salah satu lembaga negara (state organs) sebagaimana tercantum dalam pasal 18 UUD 1945 pasca amandemen. Gubernur secara struktural memiliki peran penyelenggara pemerintahan di tingkat lokal di bawah presiden. Gubernur dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di provinsi, memimpin koordinasi antar bupati atau walikota di wilayahnya. Peran strategis lainnya untuk menegaskan implementasi otonomi daerah, gubernur memegang fungsi eksekutif untuk mengimplementasikan program-program serta kebijakan yang berasal dari pemerintah pusat sebagaimana dijelaskan dalam pasal 37 Undangundang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua, berdasarkan pendekatan studies islamic political perspective, peran dan kedudukan gubernur di Indonesia terdapat beberapa pola modifikasi serta pergeseran terutama dalam proses pengangkatan. Jika di Indonesia saat ini jabatan gubernur di pilih berdasarkan pemilihan langsung secara 85 demokratis, maka dalam praktik ketatanegaraan Islam masa klasik maupun beberapa negara muslim modern, terutama yang masih berlaku sistem monarki, seorang gubernur (wali / amir) ditunjuk langsung oleh oleh khalifah (kepala negara). Fungsi wali pada masa kenabian hingga masa kekhalifahan klasik, tidak hanya sebagai penentu penyelenggara urusan kebijakan publik, namun juga melekat fungsi wilayatul qadha?iyyah (fungsi peradilan), wilayatul tasyri?iyyah (pembuat peraturan) berperan secara sekaligus. Berbeda dengan praktik pemerintahan modern, ketika banyak negara ?menyepakati? untuk mengadopsi trias politika secara penuh, jabatan eksekutif secara umum telah benar-benar menjadi terbatas. Terutama untuk jabatan gubernur di Indonesia, selain dibatasi dengan berbagai berbagai peraturan perundangundangan, seorang gubernur juga wajib tunduk dan tidak memegang fungsi yudisial. Dalam hal proses legislasi daerah, gubernur masih harus berkoordinasi dengan lembaga DPRD sebelum diberlakukan
id IOS3659.55836
institution UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
affiliation fkp2tn.onesearch.id
ptki.onesearch.id
institution_id 394
institution_type library:university
library
library Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
library_id 459
collection OPAC Pusat Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
repository_id 3659
subject_area Islam/Agama Islam
Computer Science Education/Pendidikan Ilmu Komputer, Pendidikan Teknik Informatika
Islam dan Ilmu Sosial
Medicine and Health/Ilmu Kedokteran, Ilmu Pengobatan dan Ilmu Kesehatan
city KOTA TANGERANG SELATAN
province BANTEN
shared_to_ipusnas_str 1
repoId IOS3659
first_indexed 2017-04-09T09:50:17Z
last_indexed 2021-09-09T12:22:32Z
recordtype dc
_version_ 1763174350998994944
score 17.13294

Lihat Juga