Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Retribusi Daerah pada Pendapatan Asli Daerah di Kota Serang
| ctrlnum |
11645 |
|---|---|
| fullrecord |
<?xml version="1.0"?>
<dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><relation>http://repository.uinbanten.ac.id/11645/</relation><title>Implementasi Peraturan Daerah 
Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Retribusi Daerah pada Pendapatan 
Asli Daerah di Kota Serang</title><creator>Khusnan, Khusnan</creator><subject>349 Hukum yurisdiksi tertentu & daerah</subject><description>BerdasarkanlPeraturan Daerah kota SeranglNomor 2 tahun 2019 atas 
perubahan Nomorl13 Tahunl2011 tentanglRetribusi Daerah Pasal 1
menyebutkan bahwa Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran 
atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan 
oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 
Berdasarkan hasil observasi data yang dilakukan Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) kota Serang yang relatif kecil dan tidak tercapainya target disebabkan 
minimnya sektor pendapatan dari retribusi, fenomena ini tidak hanya menjadi 
indikasi rendahnya kemandirian keuangan daerah pada satu sisi, namun juga 
rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta rendahnya 
kapabilitas pemerintah daerah dalam mengelola potensi wilayahnya.
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis merumuskan 
masalah 1). Bagaimana penerapan peraturanldaerah kotalSerang Nomor 
2lTahun 2019ltentanglRetribusi DaerahldilkotalSerang. Ke 2). Apa faktor 
penghambat kenaikan Retribusi Daerah sehingga Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) di kotaiSerang tidak tercapai hingga menjadi daerah pendapatan 
terendah. Dari rumusanl masalah di atas maka tujuanlpenulis yang harapkan
dalam penelitianlini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan daerah 
kota Serang Nomor 2 tahun 2019. Dan untuk mengetahui faktor penghambat 
Retribusi Daerahiterhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di kotaiSerang.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi penelitian hukum yaitu 
pendekatan penelitianlYuridislEmpiris, kemudian hasil dari penelitian tersebut
menganalisis permasalahanlyang terjadi dengan caral memadukan bahanl
hukum denganldata dillapangan.
Adapun hasil penelitian dan analisis penerapan Peraturan Daerah 
Nomor 2 Tahunl2019 tentang Retribusi di kota Serang. 1). Dalam pelaksanaan 
peraturan daerah kota Serang belum maksimal dibuktikan dengan tidak 
tercapainya target Retribusi yang ditetapkan. Realisasi retribusi pada tahun 
2021 dari target yang dianggarkan. 2). Adapun faktor penghambat dalam 
pengelolaan Retribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Serang 
karena adanya faktor internal dan eksternal. Dari dalam instansi yang 
kurangnya kapasitas dan kapabilitas pegawai dalam pemungutan dan 
pengelolaan Retribusi, regulasi yang lemah akibat kurang tegasnya tindakan 
pemeritah dalam pengawasan di lapangan, dan belum adanya fasilitas digital 
atau sistem Online untuk memberikan kemudahan pada pelayanan dan tarif, 
selain itu terdapat faktor eksternal yang mempengaruhi yaitu kurangnya 
komunikasi antara pemerintah provinsi dan daerah pada pembagian potensi 
wilayah sehingga dapat berjalan selaras, jalinan koordinasi antara satuan 
perangkat kerja daerah (SKPD) yang terkait dalam melaksanaan pemungutan.</description><date>2023-03-13</date><type>Thesis:Bachelors</type><type>PeerReview:NonPeerReviewed</type><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://repository.uinbanten.ac.id/11645/1/S_HTN_171120081_COVER.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://repository.uinbanten.ac.id/11645/2/S_HTN_171120081_LAMPIRAN%20DEPAN.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://repository.uinbanten.ac.id/11645/3/S_HTN_171120081_BAB%20I.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://repository.uinbanten.ac.id/11645/4/S_HTN_171120081_BAB%20II.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://repository.uinbanten.ac.id/11645/5/S_HTN_171120081_BAB%20III.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://repository.uinbanten.ac.id/11645/6/S_HTN_171120081_BAB%20IV.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://repository.uinbanten.ac.id/11645/7/S_HTN_171120081_BAB%20V.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://repository.uinbanten.ac.id/11645/8/S_HTN_171120081_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf</identifier><identifier> Khusnan, Khusnan (2023) Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Retribusi Daerah pada Pendapatan Asli Daerah di Kota Serang. Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. </identifier><relation>https://repository.uinbanten.ac.id</relation><recordID>11645</recordID></dc>
|
| language |
eng |
| format |
Thesis:Bachelors Thesis PeerReview:NonPeerReviewed PeerReview Book:Book Book |
| author |
Khusnan, Khusnan |
| title |
Implementasi Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Retribusi Daerah pada Pendapatan
Asli Daerah di Kota Serang |
| publishDate |
2023 |
| topic |
349 Hukum yurisdiksi tertentu & daerah |
| url |
http://repository.uinbanten.ac.id/11645/1/S_HTN_171120081_COVER.pdf http://repository.uinbanten.ac.id/11645/2/S_HTN_171120081_LAMPIRAN%20DEPAN.pdf http://repository.uinbanten.ac.id/11645/3/S_HTN_171120081_BAB%20I.pdf http://repository.uinbanten.ac.id/11645/4/S_HTN_171120081_BAB%20II.pdf http://repository.uinbanten.ac.id/11645/5/S_HTN_171120081_BAB%20III.pdf http://repository.uinbanten.ac.id/11645/6/S_HTN_171120081_BAB%20IV.pdf http://repository.uinbanten.ac.id/11645/7/S_HTN_171120081_BAB%20V.pdf http://repository.uinbanten.ac.id/11645/8/S_HTN_171120081_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf http://repository.uinbanten.ac.id/11645/ https://repository.uinbanten.ac.id |
| contents |
BerdasarkanlPeraturan Daerah kota SeranglNomor 2 tahun 2019 atas
perubahan Nomorl13 Tahunl2011 tentanglRetribusi Daerah Pasal 1
menyebutkan bahwa Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran
atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan
oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
Berdasarkan hasil observasi data yang dilakukan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) kota Serang yang relatif kecil dan tidak tercapainya target disebabkan
minimnya sektor pendapatan dari retribusi, fenomena ini tidak hanya menjadi
indikasi rendahnya kemandirian keuangan daerah pada satu sisi, namun juga
rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta rendahnya
kapabilitas pemerintah daerah dalam mengelola potensi wilayahnya.
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis merumuskan
masalah 1). Bagaimana penerapan peraturanldaerah kotalSerang Nomor
2lTahun 2019ltentanglRetribusi DaerahldilkotalSerang. Ke 2). Apa faktor
penghambat kenaikan Retribusi Daerah sehingga Pendapatan Asli Daerah
(PAD) di kotaiSerang tidak tercapai hingga menjadi daerah pendapatan
terendah. Dari rumusanl masalah di atas maka tujuanlpenulis yang harapkan
dalam penelitianlini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan daerah
kota Serang Nomor 2 tahun 2019. Dan untuk mengetahui faktor penghambat
Retribusi Daerahiterhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di kotaiSerang.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi penelitian hukum yaitu
pendekatan penelitianlYuridislEmpiris, kemudian hasil dari penelitian tersebut
menganalisis permasalahanlyang terjadi dengan caral memadukan bahanl
hukum denganldata dillapangan.
Adapun hasil penelitian dan analisis penerapan Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahunl2019 tentang Retribusi di kota Serang. 1). Dalam pelaksanaan
peraturan daerah kota Serang belum maksimal dibuktikan dengan tidak
tercapainya target Retribusi yang ditetapkan. Realisasi retribusi pada tahun
2021 dari target yang dianggarkan. 2). Adapun faktor penghambat dalam
pengelolaan Retribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Serang
karena adanya faktor internal dan eksternal. Dari dalam instansi yang
kurangnya kapasitas dan kapabilitas pegawai dalam pemungutan dan
pengelolaan Retribusi, regulasi yang lemah akibat kurang tegasnya tindakan
pemeritah dalam pengawasan di lapangan, dan belum adanya fasilitas digital
atau sistem Online untuk memberikan kemudahan pada pelayanan dan tarif,
selain itu terdapat faktor eksternal yang mempengaruhi yaitu kurangnya
komunikasi antara pemerintah provinsi dan daerah pada pembagian potensi
wilayah sehingga dapat berjalan selaras, jalinan koordinasi antara satuan
perangkat kerja daerah (SKPD) yang terkait dalam melaksanaan pemungutan. |
| id |
IOS3645.11645 |
| institution |
IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten |
| institution_id |
609 |
| institution_type |
library:university library |
| library |
Perpustakaan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten |
| library_id |
672 |
| collection |
Repository UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten |
| repository_id |
3645 |
| subject_area |
Islamic Religious Education/Pendidikan Agama Islam, Sekolah Islam Fikih (Fiqih, Fiqh), Hukum Islam Islamic History/Sejarah Islam Tafsir Al-Qur'an |
| city |
SERANG |
| province |
BANTEN |
| shared_to_ipusnas_str |
1 |
| repoId |
IOS3645 |
| first_indexed |
2023-04-14T02:32:03Z |
| last_indexed |
2023-04-14T02:32:03Z |
| recordtype |
dc |
| _version_ |
1765163681258143744 |
| score |
17.538404 |