Beberapa Prinsip Protokol Kyoto Dalam Hubungannya Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
| Main Author: | Rizky, Fajar Khaifi |
|---|---|
| Other Authors: | Suhaidi, Arif |
| Format: | Student Papers |
| Bahasa: | ind |
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/25539 |
Daftar Isi:
- Dewasa ini, pemanasan global atau perubahan iklim sangatlah mengancam dan pengaruhnya dapat merugikan terhadap lingkungan dan kehidupan manusia. Dimana pemanasan global atau perubahan iklim itu disebabkan panasnya bumi karena daya dukung bumi sudah tidak sesuai lagi kemampuannya untuk memenuhi kehidupan makhluk hidup serta manusia, karena ulah manusia yang telah melakukan perubahan alam dengan pemanfaatan pengelolaan sumber daya alam yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekologi. Dalam penulisan skripsi ini penulis memfokuskan prinsip Protokol Kyoto dalam hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai upaya mencegah terjadinya pemanasan global atau perubahan iklim. Metode penelitian yang digunakan untuk penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yaitu dengan jalan mengumpulkan bahan-bahan dari buku, wacana yang dikemukakan oleh pendapat para sarjana hukum lingkungan, hukum internasional, dan hukum, peraturan perundang-undangan, dan hasil tulisan ilmiah lainnya. Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim mengatur penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) akibat kegiatan manusia sehingga dapat menstabilkan konsentrasi GRK di atmosfir dan tidak membahayakan sistem iklim bumi. Berhubungan dengan hal tersebut, pemerintah Indonesia juga telah menetapkan suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam rangka turut serta dan mencegah terjadinya perubahan iklim yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, Negara Indonesia dan Negara-negara lainnya berkewajiban menurunkan emisi GRK dan mengatasi dampak perubahan iklim.
- 070200197