KEBIJAKAN PPN ATAS JASA PENGELOLAAN GEDUNG DISELENGGARAKAN PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN STRATA TITLE: STUDI KASUS PADA APARTEMEN LR
| Main Authors: | Maya, Safira Dewi, Winda, Aryani |
|---|---|
| Format: | Article PeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
Binus University
, 2011
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.binus.ac.id/13617/1/55%20-%20AK%20-%20Maya%20Safira%20Dewi_OK-ABSTRACT.pdf http://eprints.binus.ac.id/13617/ |
Daftar Isi:
- Jasa pengelolaan gedung yang diserahkan oleh perhimpunan penghuni rumah susun strata title dikategorikan sebagai jasa yang tidak dikenakan PPN. Penentuan subjek PPN menjadi tidak jelas, karena perbedaan definisi antara surat edaran ini dengan ketentuan-ketentuan mengenai pihak yang berkewajiban memungut PPN. Meskipun perhimpunan penghuni apartemen LR memiliki peredaran bruto melebihi batasan pengusaha kecil, perhimpunan penghuni tetap tidak diwajibkan sebagai pengusaha kena pajak. Ditinjau dari objek PPN juga tidak memberikan kepastian hukum karena pada hakekatnya jasanya termasuk dalam pengertian fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai sebagai pengertian jasa kena pajak sebagaimana ditentukan oleh Pasal 4 huruf c UU PPN, sehingga ketentuan dalam surat edaran ini bertentangan dengan ketentuan di atasnya. Ditinjau dari dasar pengenaan PPN-nya menimbulkan ketidakjelasan besarnya penerimaaan yang diperoleh dari iuran pengelolaan dapat menjadi dasar pengenaan PPN atau tidak, karena terdapat perbedaan definisi objek PPN antara surat edaran dengan ketentuan-ketentuan PPN lainnya.