Cover Image

KEBIJAKAN PPN ATAS JASA PENGELOLAAN GEDUNG DISELENGGARAKAN PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN STRATA TITLE: STUDI KASUS PADA APARTEMEN LR

Main Authors: Maya, Safira Dewi, Winda, Aryani
Format: Article PeerReviewed Book
Bahasa: eng
Terbitan: Binus University , 2011
Subjects:
Economic
Business
Management and Information System
Online Access: http://eprints.binus.ac.id/13617/1/55%20-%20AK%20-%20Maya%20Safira%20Dewi_OK-ABSTRACT.pdf
http://eprints.binus.ac.id/13617/
ctrlnum 13617
fullrecord <?xml version="1.0"?> <dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><relation>http://eprints.binus.ac.id/13617/</relation><title>KEBIJAKAN PPN ATAS JASA PENGELOLAAN GEDUNG DISELENGGARAKAN PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN STRATA TITLE: STUDI KASUS PADA APARTEMEN LR</title><creator>Maya, Safira Dewi</creator><creator>Winda, Aryani</creator><subject>Economic, Business, Management and Information System</subject><description>Jasa pengelolaan gedung yang diserahkan oleh perhimpunan penghuni rumah susun strata title dikategorikan sebagai jasa yang tidak dikenakan PPN. Penentuan subjek PPN menjadi tidak jelas, karena perbedaan definisi antara surat edaran ini dengan ketentuan-ketentuan mengenai pihak yang berkewajiban memungut PPN. Meskipun perhimpunan penghuni apartemen LR memiliki peredaran bruto melebihi batasan pengusaha kecil, perhimpunan penghuni tetap tidak diwajibkan sebagai pengusaha kena pajak. Ditinjau dari objek PPN juga tidak memberikan kepastian hukum karena pada hakekatnya jasanya termasuk dalam pengertian fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai sebagai pengertian jasa kena pajak sebagaimana ditentukan oleh Pasal 4 huruf c UU PPN, sehingga ketentuan dalam surat edaran ini bertentangan dengan ketentuan di atasnya. Ditinjau dari dasar pengenaan PPN-nya menimbulkan ketidakjelasan besarnya penerimaaan yang diperoleh dari iuran pengelolaan dapat menjadi dasar pengenaan PPN atau tidak, karena terdapat perbedaan definisi objek PPN antara surat edaran dengan ketentuan-ketentuan PPN lainnya.</description><publisher>Binus University</publisher><date>2011-05</date><type>Journal:Article</type><type>PeerReview:PeerReviewed</type><type>Book:Book</type><language>eng</language><rights/><identifier>http://eprints.binus.ac.id/13617/1/55%20-%20AK%20-%20Maya%20Safira%20Dewi_OK-ABSTRACT.pdf</identifier><identifier> Maya, Safira Dewi and Winda, Aryani (2011) KEBIJAKAN PPN ATAS JASA PENGELOLAAN GEDUNG DISELENGGARAKAN PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN STRATA TITLE: STUDI KASUS PADA APARTEMEN LR. Jurnal Binus Business Review, 02 (01). ISSN 2087-1228 </identifier><relation> http://library.binus.ac.id/Collections/journal_detail.aspx?subject=12&amp;volnoed=Volume 02 / Nomor 01 / May 2011&amp;title=KEBIJAKAN PPN ATAS JASA PENGELOLAAN GEDUNG DISELENGGARAKAN PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN STRATA TITLE: STUDI KASUS PADA APARTEMEN</relation><recordID>13617</recordID></dc>
language eng
format Journal:Article
Journal
PeerReview:PeerReviewed
PeerReview
Book:Book
Book
author Maya, Safira Dewi
Winda, Aryani
title KEBIJAKAN PPN ATAS JASA PENGELOLAAN GEDUNG DISELENGGARAKAN PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN STRATA TITLE: STUDI KASUS PADA APARTEMEN LR
publisher Binus University
publishDate 2011
topic Economic
Business
Management and Information System
url http://eprints.binus.ac.id/13617/1/55%20-%20AK%20-%20Maya%20Safira%20Dewi_OK-ABSTRACT.pdf
http://eprints.binus.ac.id/13617/
contents Jasa pengelolaan gedung yang diserahkan oleh perhimpunan penghuni rumah susun strata title dikategorikan sebagai jasa yang tidak dikenakan PPN. Penentuan subjek PPN menjadi tidak jelas, karena perbedaan definisi antara surat edaran ini dengan ketentuan-ketentuan mengenai pihak yang berkewajiban memungut PPN. Meskipun perhimpunan penghuni apartemen LR memiliki peredaran bruto melebihi batasan pengusaha kecil, perhimpunan penghuni tetap tidak diwajibkan sebagai pengusaha kena pajak. Ditinjau dari objek PPN juga tidak memberikan kepastian hukum karena pada hakekatnya jasanya termasuk dalam pengertian fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai sebagai pengertian jasa kena pajak sebagaimana ditentukan oleh Pasal 4 huruf c UU PPN, sehingga ketentuan dalam surat edaran ini bertentangan dengan ketentuan di atasnya. Ditinjau dari dasar pengenaan PPN-nya menimbulkan ketidakjelasan besarnya penerimaaan yang diperoleh dari iuran pengelolaan dapat menjadi dasar pengenaan PPN atau tidak, karena terdapat perbedaan definisi objek PPN antara surat edaran dengan ketentuan-ketentuan PPN lainnya.
id IOS3176.13617
institution Universitas Bina Nusantara
institution_id 106
institution_type library:university
library
library Binus University Library and Knowledge Center
library_id 478
collection Binus University e-Thesis Repository
repository_id 3176
city JAKARTA BARAT
province DKI JAKARTA
repoId IOS3176
first_indexed 2016-09-23T10:48:50Z
last_indexed 2016-09-23T10:48:50Z
recordtype dc
_version_ 1766040274141708288
score 17.13294

Lihat Juga