TINDAK PIDANA CYBER CRIME DALAM PERSPEKTIF UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
| Main Author: | Ginanjar , Sapto Hadi |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed application/pdf |
| Terbitan: |
, 2012
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.upnjatim.ac.id/3640/1/file1.pdf http://eprints.upnjatim.ac.id/3640/2/file2.pdf http://eprints.upnjatim.ac.id/3640/ |
| ctrlnum |
3640 |
|---|---|
| fullrecord |
<?xml version="1.0"?>
<dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><title>TINDAK PIDANA CYBER CRIME DALAM PERSPEKTIF UNDANG –
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK</title><creator>Ginanjar , Sapto Hadi</creator><subject>K Law (General)</subject><subject>K3150 Public law</subject><description>UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
Nama Mahasiswa : Ginanjar Sapto Hadi
NPM : 0771010121
Tempat Tanggal Lahir : Sidoarjo, 29 Agustus 1987
Program Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi :
TINDAK PIDANA CYBER CRIME DALAM PERSPEKTIF UNDANG –
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK
ABSTRAKSI
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Undang – Undang
nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini
menggunakan metode yuridis normatif. Sumber data yang diperoleh dari literatur
dan perundang-undangan yang berlaku. Analisa data menggunakan pendekatan
yuridis normatif dan melakukan wawancara. Hasil penilitian dapat disimpulkan
Apabila dalam proses pembuktian yang dilakukan oleh tim dari kepolisian tidak
menemukan bukti maka berkas kasus tidak dapat lengkap atau P21 maka berkas
tersebut tidak dapat dilimpahkan ke pengadilan tetapi dalam proses pembuktian
pada perkara Cyber crime ini tentu saja dapat dilakukan dengan mengajukan bukti
surat berupa dokumen elektronik yang dapat dilaksanakan langsung di
persidangan dengan hasil berupa print out atau dokumen elektronik. Hal tersebut
terdapat pada Pasal 5 ayat (1) UU ITE. Dalam pelaksanaan UU ITE di Indonesia
sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku mengenai penerapan
sanksi dan ancaman yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku
tindak pidana Cyber crime. Serta Pihak kepolisian supaya menggali ilmu ke
negara yang sudah maju dan sudah ahli dalam mengatasi kasus Cyber crime. Serta
pentingnya pengetahuan diberikan kepada masyarakat awam agar lebih berhati -
hati dalam melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan internet.
Kata Kunci : Tindak pidana, Cyber crime, Transaksi Elektronik.</description><date>2012-06-12</date><type>Thesis:Thesis</type><type>PeerReview:NonPeerReviewed</type><type>File:application/pdf</type><identifier>http://eprints.upnjatim.ac.id/3640/1/file1.pdf</identifier><type>File:application/pdf</type><identifier>http://eprints.upnjatim.ac.id/3640/2/file2.pdf</identifier><identifier>Ginanjar , Sapto Hadi (2012) TINDAK PIDANA CYBER CRIME DALAM PERSPEKTIF UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. Undergraduate thesis, Faculty of Law.</identifier><relation>http://eprints.upnjatim.ac.id/3640/</relation><recordID>3640</recordID></dc>
|
| format |
Thesis:Thesis Thesis PeerReview:NonPeerReviewed PeerReview File:application/pdf File |
| author |
Ginanjar , Sapto Hadi |
| title |
TINDAK PIDANA CYBER CRIME DALAM PERSPEKTIF UNDANG –
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK |
| publishDate |
2012 |
| topic |
K Law (General) K3150 Public law |
| url |
http://eprints.upnjatim.ac.id/3640/1/file1.pdf http://eprints.upnjatim.ac.id/3640/2/file2.pdf http://eprints.upnjatim.ac.id/3640/ |
| contents |
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
Nama Mahasiswa : Ginanjar Sapto Hadi
NPM : 0771010121
Tempat Tanggal Lahir : Sidoarjo, 29 Agustus 1987
Program Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi :
TINDAK PIDANA CYBER CRIME DALAM PERSPEKTIF UNDANG –
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK
ABSTRAKSI
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Undang – Undang
nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini
menggunakan metode yuridis normatif. Sumber data yang diperoleh dari literatur
dan perundang-undangan yang berlaku. Analisa data menggunakan pendekatan
yuridis normatif dan melakukan wawancara. Hasil penilitian dapat disimpulkan
Apabila dalam proses pembuktian yang dilakukan oleh tim dari kepolisian tidak
menemukan bukti maka berkas kasus tidak dapat lengkap atau P21 maka berkas
tersebut tidak dapat dilimpahkan ke pengadilan tetapi dalam proses pembuktian
pada perkara Cyber crime ini tentu saja dapat dilakukan dengan mengajukan bukti
surat berupa dokumen elektronik yang dapat dilaksanakan langsung di
persidangan dengan hasil berupa print out atau dokumen elektronik. Hal tersebut
terdapat pada Pasal 5 ayat (1) UU ITE. Dalam pelaksanaan UU ITE di Indonesia
sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku mengenai penerapan
sanksi dan ancaman yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku
tindak pidana Cyber crime. Serta Pihak kepolisian supaya menggali ilmu ke
negara yang sudah maju dan sudah ahli dalam mengatasi kasus Cyber crime. Serta
pentingnya pengetahuan diberikan kepada masyarakat awam agar lebih berhati -
hati dalam melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan internet.
Kata Kunci : Tindak pidana, Cyber crime, Transaksi Elektronik. |
| id |
IOS2763.3640 |
| institution |
UPN Veteran Jawa Timur |
| institution_id |
233 |
| institution_type |
library:university library |
| library |
Perpustakaan UPN Veteran Jawa Timur |
| library_id |
579 |
| collection |
Digital Repository UPN Veteran Jatim |
| repository_id |
2763 |
| subject_area |
Administrasi Negara dan Militer Arsitektur Ekonomi |
| city |
KOTA SURABAYA |
| province |
JAWA TIMUR |
| repoId |
IOS2763 |
| first_indexed |
2016-09-22T18:45:06Z |
| last_indexed |
2016-09-22T18:45:06Z |
| recordtype |
dc |
| _version_ |
1765831502933786624 |
| score |
17.538404 |