Praktik money politic pemilu tahun 2019 di Kota Semarang dan penegakan hukumnya oleh sentra Gakkumdu berdasarkan UU Nomor 7 tentang pemilu

Main Author: Kamila, Fazlar Rusyda
Format: Thesis NonPeerReviewed Book
Bahasa: ind
Terbitan: , 2022
Subjects:
Online Access: https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/19412/1/1902056108_Fazlar%20Rusyda%20Kamila_Full%20Skripsi%20%282%29%20-%20Fazlar%20Rusyda%206108.pdf
https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/19412/
ctrlnum 19412
fullrecord <?xml version="1.0"?> <dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><relation>https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/19412/</relation><title>Praktik money politic pemilu tahun 2019 di Kota Semarang dan penegakan hukumnya oleh sentra Gakkumdu berdasarkan UU Nomor 7 tentang pemilu</title><creator>Kamila, Fazlar Rusyda</creator><subject>342 Constitutional and administrative law</subject><description>Tindak pidana money politic yang masih marak terjadi dalam pemilihan umum menjadikan ternodanya sistem demokrasi, untuk mencegah hal tersebut pemerintah telah membuat aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun tetap saja masih banyak praktik pidana money politic yang tetap lolos dan tidak dihukum sebagaimana mestinya. Penilitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis-empiris yang menempatkan bahwa hukum selalu terkait dengan variabel sosial. Dengan tujuan menjawab beberapa permasalahan dalam skripsi ini yaitu: (1) Bagaimana penegakan hukum dalam money politic di Bawaslu Kota Semarang? (2) Bagaimana perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap money politic? &#xD; Pemulis menggunakan penelitian empiris atau sosiologi hukum yaitu penelitian tentang hukum yang mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat dan bagaimana aturan tersebut menjadi acuan masyarakat dalam berperilaku. Data yang digunakan adalah dengam wawancara, menganalisis dan mengutip serta mengulas dan menyimpulkan. &#xD; Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penegakan hukum mengenai money politic di Kota Semarang yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berhenti pada pembahasan kedua di Sentra Gakkumdu karena tidak terpenuhinya syarat materiil dan formil. Hadirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur mengenai tindak pidana money politic dalam Pasal 280, 515 dan 523 diharapkan mampu mengurangi pelanggaran yang terjadi saat pemilu. Namun terdapat kendala subyek hukum yang limitatif menimbulkan kekosongan hukum yang berpotensi meloloskan pelaku tindak pidana money politic.</description><date>2022-12-13</date><type>Thesis:Thesis</type><type>PeerReview:NonPeerReviewed</type><type>Book:Book</type><language>ind</language><rights>cc_by_nc_nd_4</rights><identifier>https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/19412/1/1902056108_Fazlar%20Rusyda%20Kamila_Full%20Skripsi%20%282%29%20-%20Fazlar%20Rusyda%206108.pdf</identifier><identifier> Kamila, Fazlar Rusyda (2022) Praktik money politic pemilu tahun 2019 di Kota Semarang dan penegakan hukumnya oleh sentra Gakkumdu berdasarkan UU Nomor 7 tentang pemilu. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. </identifier><recordID>19412</recordID></dc>
language ind
format Thesis:Thesis
Thesis
PeerReview:NonPeerReviewed
PeerReview
Book:Book
Book
author Kamila, Fazlar Rusyda
title Praktik money politic pemilu tahun 2019 di Kota Semarang dan penegakan hukumnya oleh sentra Gakkumdu berdasarkan UU Nomor 7 tentang pemilu
publishDate 2022
isbn 9781902056104
topic 342 Constitutional and administrative law
url https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/19412/1/1902056108_Fazlar%20Rusyda%20Kamila_Full%20Skripsi%20%282%29%20-%20Fazlar%20Rusyda%206108.pdf
https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/19412/
contents Tindak pidana money politic yang masih marak terjadi dalam pemilihan umum menjadikan ternodanya sistem demokrasi, untuk mencegah hal tersebut pemerintah telah membuat aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun tetap saja masih banyak praktik pidana money politic yang tetap lolos dan tidak dihukum sebagaimana mestinya. Penilitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis-empiris yang menempatkan bahwa hukum selalu terkait dengan variabel sosial. Dengan tujuan menjawab beberapa permasalahan dalam skripsi ini yaitu: (1) Bagaimana penegakan hukum dalam money politic di Bawaslu Kota Semarang? (2) Bagaimana perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap money politic? Pemulis menggunakan penelitian empiris atau sosiologi hukum yaitu penelitian tentang hukum yang mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat dan bagaimana aturan tersebut menjadi acuan masyarakat dalam berperilaku. Data yang digunakan adalah dengam wawancara, menganalisis dan mengutip serta mengulas dan menyimpulkan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penegakan hukum mengenai money politic di Kota Semarang yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berhenti pada pembahasan kedua di Sentra Gakkumdu karena tidak terpenuhinya syarat materiil dan formil. Hadirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur mengenai tindak pidana money politic dalam Pasal 280, 515 dan 523 diharapkan mampu mengurangi pelanggaran yang terjadi saat pemilu. Namun terdapat kendala subyek hukum yang limitatif menimbulkan kekosongan hukum yang berpotensi meloloskan pelaku tindak pidana money politic.
id IOS2754.19412
institution Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
affiliation ptki.onesearch.id
institution_id 53
institution_type library:university
library
library Perpustakaan UIN Walisongo Semarang
library_id 93
collection Walisongo Repository
repository_id 2754
subject_area Systems, Value, Scientific Principles/Sistem-sistem dalam Agama, Nilai-nilai dalam Agama,
Islam/Agama Islam
Philosophy and Theory of Social Science/Filsafat dan Teori Ilmu-ilmu Sosial
city SEMARANG
province JAWA TENGAH
repoId IOS2754
first_indexed 2023-03-12T10:28:09Z
last_indexed 2023-03-29T07:09:39Z
recordtype dc
_version_ 1765821690502184960
score 17.538404