Lihat Juga

• Rekonsepsi Norma Tentang Batas Waktu Penyelenggaraan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Terkait Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Demi Terwujudnya Kepastian Hukum
  oleh: Michael, Tomy, et al.
  Terbitan: (2021)
• Pemberhentian Presiden dan dan/atau Wakil Presiden berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945: Analisa kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Majelis Permusyawaratan Rakyat
  Terbitan: (2009)
• TINJAUAN YURIDIS TENTANG TUGAS DAN KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SETELAH AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945
  oleh: JAYADI, INDAR
  Terbitan: (2010)
• IMPLIKASI KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA SETELAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945
  oleh: Virgi Caksono, 1112011370
  Terbitan: (2016)
• KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA MENURUT UNDANG UNDANG DASAR NEGARA RI TAHUN 1945
  oleh: JAFAR, AULIA
  Terbitan: (2015)