Lihat Juga

• Pelaksanaan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pengajuan Rancangan Undang-Undang Perspektif Fiqh Siyasah
  oleh: HUSEN, AHMAD
  Terbitan: (2017)
• Pembuatan Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 dalam sistem pembuatan perundangan-undangan menurut Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah
  oleh: Safira, Mirza Elmy
  Terbitan: (2018)
• Implementasi kewenangan gubernur provinsi menurut undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang pemerintahan daerah dalam kajian fiqih siyasah
  oleh: Lutfi, Ahmad
  Terbitan: (2016)
• EKSISTENSI KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM MELAKUKAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG MPR, DPR, DPD DAN DPRD
  oleh: Sapitri, Imelda imelda
  Terbitan: (2019)
• Kewenangan Ahlul Halli Wal Aqdi dalam Perspektif Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah (Kajian terhadap Kewenangan DPR-RI dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)
  oleh: Akmal Firdaus, 131109040
  Terbitan: (2018)