IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI TENTANG SYARAT-SYARAT PENYERAHAN SEBAGIAN PEKERJAAN KEPADA PERUSAHAAN LAIN (Studi Pada Karyawan Outsourcing Di Pabrik Gula Watoetoelis Kabupaten Sidoarjo)
| Main Authors: | IZZATI, ROCHANI, ROSDIANA, WENI |
|---|---|
| Format: | eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Publika
, 2014
|
| Online Access: |
http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/7685 |
Daftar Isi:
- Abtrak Keberadaan karyawan outsourcing di Indonesia hingga sekarang ini masih membutuhkan banyak perhatian dari pemerintah. Sehingga pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan sebagai salah satu upaya dalam melakukan proteksi terhadap kesejahteraan karyawan outsourcing yaitu dengan diimplementasikannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi No 19 tahun 2012 tentang Syarat – Syarat Penyerahan Sebagian Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi No 19 tahun 2012 di PG Watoetoelis Kabupaten Sidoarjo, dalam penulisan ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan teknik pengambilan data penulis menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Selanjutnya data-data yang telah didapat akan dianalisis dengan tiga alur yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi No 19 tahun 2012 dilihat dari dua variabel Merilee S Grindlee yang memiliki dua variabel yaitu isi kebijakan dan lingkungan kebijakan. Implementasi kebijakan outsourcing di PG Watoetoelis Kabupaten Sidoarjo masih dalam tahap transisi yaitu masa peralihan dari peraturan terdahulu menuju aturan baru saat ini, sehingga masih adanya beberapa kelemahan, untuk semakin mendukung kelancaran implementasi kebijakan tersebut maka penulis memberikan saran yaitu perlu adanya sosialisasi agar karyawan tidak menjadi kelompok sasaran yang pasif, perlu keseriusan pihak Pabrik Gula Watoetoelis dalam implementasi kebijakan outsourcing tersebut, perlu adanya Pengawasan yang lebih intensif dari pihak Dinas Tenaga Kerja setempat, serta perlu adanya sanksi yang jelas bagi pihak- pihak yang melanggar dalam implementasi kebijakan. Kata kunci : Kebijakan publik, outsourcing. Abstract The existence of outsourced employees in Indonesia until now it still needs a lot of attention from the government . So the Indonesian government issued a policy as an effort to protect the welfare of employees doing the outsourcing is the implementation of the Regulation of the Minister of Manpower and Transmigration Decree No. 19 of 2012 on Terms - Terms Transfer of work to other companies . This study aims to describe the implementation of the Regulation of the Minister of Manpower and Transmigration No. 19 of 2012 in PG Watoetoelis Sidoarjo Regency , in this study, researchers used a qualitative descriptive research , while the data collection techniques the author uses observation , in-depth interviews , and documentation . Furthermore, the data that have been obtained will be analyzed with three grooves of data reduction , data display , and conclusion . Implementation of research results Manpower Minister's Regulation No. 19 of 2012 visits of two variables Merilee S Grindlee which has two variables: the content of the policy and environmental policy . Outsourcing policy implementation in PG Watoetoelis Sidoarjo regency is still in the transition phase is the transition from the previous to the new rules regulations at this time , so there are still a number of weaknesses , to further support the implementation of these policies , the authors provide suggestions that the need for socialization so that employees do not become group passive targets , it is necessary seriousness Watoetoelis the Sugar Factory in the implementation of the outsourcing policy , the need for more intensive supervision of the local Department of Labor , as well as the need for clear sanctions for those who violate the policy implementation . Keywords : public policy , outsourcing