Lihat Juga

• PP Nomor 45 Tahun 1994 Tentang PAJAK PENGHASILAN BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA, DAN PARA PENSIUNAN ATAS PENGHASILAN YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA ATAU KEUANGAN DAERAH
  Terbitan: (2019)
• Evaluasi implementasi kebijakan PPH Pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah bagi PNS atas penghasilan yang dibebankan kepada keuangan negara pada departemen keuangan: studi kasus Satker Depkeu di DKI Jakarta
  oleh: Rosdiana, author, et al.
  Terbitan: (2006)
• Cara perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 :Menggunakan Peraturan yang berlaku per 1 Januari 2009, disertai rumus gross-up, menggunakan Peraturan Menteri Keuangan ttg PPh Psl 21 ditanggung pemerintah atas penghasilan pekerja pada kategori usaha tertent
  oleh: Lasmana, Mienati Somya, et al.
  Terbitan: (2010)
• Pajak atas penghasilan pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Inddonesia, Polisi Republik Indonesia dan para pensiunan : (studi kasus di Departemen dalam Negeri dan Mahkamah Agung)
  oleh: Herteti Rospelita, 1969-
  Terbitan: (2000)
• Tunjangan penghasilan bagi Pegawai Negeri sipil pejabat negara dan pensiunan 15 persen mulai april 1998
  oleh: Sukarno DM
  Terbitan: (1998)