PPh Psl. 21 yang ditanggung pemerintah bagi pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil dan para pensiunan atas penghasilan yang dibebankan kepada Keuangan negara atau Keuangan Daerah - Indonesia. Departemen Keuangan Republik Indonesia. (Direktorat Jenderal Keuangan, 1999)